Skip to content
Royal desk
Agustus 2, 2026 ArusKabar menyajikan berita terbaru, analisis tajam, dan update penting setiap hari dengan gaya yang jelas dan terpercaya.
News

Visit Agenda: Prabowo Pastikan Kopdes Jadi Pusat Layanan Ekonomi Desa, Tanpa Jatuhkan Perusahaan Besar

Richard Anderson - aruskabar.com 3 mins read

Prabowo Pastikan Kopdes Jadi Pusat Layanan Ekonomi Desa, Tanpa Jatuhkan Perusahaan Besar Pidato di Acara Hari Koperasi Nasional Visit Agenda – Presiden

Visit Agenda: Prabowo Pastikan Kopdes Jadi Pusat Layanan Ekonomi Desa, Tanpa Jatuhkan Perusahaan Besar

Prabowo Pastikan Kopdes Jadi Pusat Layanan Ekonomi Desa, Tanpa Jatuhkan Perusahaan Besar

Pidato di Acara Hari Koperasi Nasional

Visit Agenda – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam meningkatkan peran koperasi dalam perekonomian desa saat menghadiri acara Puncak Perayaan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Minggu 12 Juli 2026. Dalam pidatonya, ia menyatakan bahwa koperasi desa harus menjadi pusat layanan ekonomi yang mendorong keberlanjutan ekonomi lokal, tanpa mengabaikan kontribusi perusahaan besar.

Menurut Prabowo, Visit Agenda menjadi momentum penting untuk menegaskan bahwa koperasi tidak bertentangan dengan sektor swasta. “Koperasi dan perusahaan besar seharusnya saling mendukung, bukan bersaing,” tegasnya. Ia menekankan bahwa keberhasilan pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada satu kekuatan, tetapi pada keseimbangan antar berbagai elemen, seperti UMKM, BUMN, BUMD, dan sektor swasta.

Konsep Indonesia Incorporated

Prabowo menjelaskan bahwa gagasan “Indonesia Incorporated” bertujuan menciptakan sinergi antar sektor ekonomi. Dalam konteks Visit Agenda, ia menegaskan bahwa koperasi desa tidak boleh dianggap sebagai ancaman terhadap perusahaan besar, tetapi sebagai komplementer yang memperkuat fondasi perekonomian. “Kita perkuat semuanya, mulai dari koperasi hingga perusahaan besar, karena semua memiliki peran yang vital,” tambahnya.

Dalam pidatonya, Prabowo menggarisbawahi bahwa keberadaan koperasi adalah bagian integral dari ekosistem ekonomi nasional. “Indonesia Incorporated bukan hanya tentang ekonomi yang inklusif, tetapi juga ekonomi yang kolaboratif,” ujarnya. Ia menyampaikan bahwa koperasi desa, seperti Kopdes, bisa menjadi jembatan antara masyarakat desa dan pasar nasional, sehingga meningkatkan akses terhadap layanan ekonomi yang merata.

“Kita tidak antiperusahaan besar, tidak! Karena Indonesia ini negara besar, kita butuh koperasi, kita butuh UMKM, kita butuh swasta, kita butuh BUMN, BUMD, kita butuh semuanya! Ini harus menjadi kekuatan ekonomi, itu yang saya maksud dengan Indonesia Incorporated,”

Strategi Pengembangan Kopdes

Prabowo menegaskan bahwa penguatan koperasi desa tidak berarti menghilangkan perusahaan besar. Sebaliknya, ia menyatakan bahwa kedua pihak harus bekerja sama untuk menciptakan kekuatan ekonomi yang lebih kuat. “Visit Agenda membuktikan bahwa pemerintah tetap mendukung keberlanjutan ekonomi melalui berbagai bentuk organisasi, termasuk koperasi,” kata Prabowo.

Menurutnya, pengembangan ribuan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) adalah bagian dari upaya membangun ekonomi desa yang mandiri. “Dengan mendorong pengembangan kopdes, kita membuka peluang baru bagi masyarakat desa untuk mengakses layanan ekonomi yang lebih baik,” lanjut Prabowo. Ia menambahkan bahwa hal ini tidak bertentangan dengan keberadaan perusahaan besar, tetapi sebaliknya memperkuat posisi mereka sebagai bagian dari sistem ekonomi nasional.

Manfaat dan Tantangan Kopdes

Visit Agenda juga menjadi platform untuk membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya koperasi sebagai tulang punggung perekonomian desa. Prabowo mengatakan bahwa Koperasi Desa (Kopdes) mampu memberdayakan masyarakat dengan memfasilitasi akses ke modal, pelatihan, dan pasar. “Kopdes bisa menjadi pusat layanan ekonomi yang mendorong keberdayaan lokal,” ujarnya.

Sementara itu, Prabowo mengakui bahwa tantangan utama dalam pengembangan Kopdes adalah keterbatasan akses ke sumber daya. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan berupaya mengatasi hambatan tersebut melalui kebijakan yang inklusif. “Visit Agenda menegaskan bahwa penguatan koperasi harus dilakukan dengan transparansi dan keadilan, agar semua pihak merasa terwakili,” tuturnya.

Leave a reply