Menhub Dudy: Pembangunan Jalur Kereta Logistik Kalimantan Tak Pakai APBN – Diserahkan ke Swasta

Menhub Dudy: Pembangunan Jalur Kereta Logistik Kalimantan Dilakukan Melalui Investasi Swasta

Menhub Dudy – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengungkapkan bahwa proyek pembangunan jaringan kereta api logistik di Kalimantan tidak akan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebaliknya, pemerintah menyerahkan pengembangan infrastruktur ini sepenuhnya kepada sektor swasta dengan skema investasi yang bebas dari campur tangan anggaran pemerintah pusat. Menurut Dudy, keputusan tersebut bertujuan untuk mempercepat proses pembangunan serta memastikan keberlanjutan proyek melalui mekanisme yang lebih efisien dan transparan.

Kemitraan dengan Swasta sebagai Solusi Strategis

Dudy menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mengoptimalkan sektor logistik nasional. Dengan melibatkan perusahaan-perusahaan swasta, pemerintah mengharapkan lahirnya inovasi dan kecepatan eksekusi yang lebih baik dibandingkan jika proyek dibiayai sepenuhnya melalui APBN. Selain itu, ia menekankan bahwa partisipasi swasta akan membawa keuntungan ekonomi jangka panjang, termasuk pengurangan beban belanja negara dan peningkatan kapasitas pengangkutan barang di daerah pengembangan.

Dalam pernyataannya, Menhub Dudy menyinggung pentingnya jalur logistik di Kalimantan sebagai bagian dari penghubung utama antara daerah paling timur Indonesia dengan pusat ekonomi. Dengan pembangunan ini, diharapkan bisa mengurangi ketergantungan pada jalan raya dan sungai, serta meningkatkan efisiensi distribusi barang. Proyek ini juga dianggap sebagai langkah penting dalam mendukung ekonomi lokal dan memperkuat ketahanan rantai pasokan nasional.

“Kita memberikan kesempatan kepada investor swasta untuk mengembangkan jalur kereta api logistik di Kalimantan,” jelas Dudy saat memberikan pernyataan di Jakarta, Minggu, 28 Juni 2026. Ia menambahkan bahwa pemerintah akan memastikan kebijakan ini berjalan mulus dengan pendekatan kolaboratif, termasuk melibatkan PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai mitra strategis dalam mengawasi progres pengerjaan.

Pembangunan jalur logistik di Kalimantan ini diharapkan bisa menjadi contoh sukses dalam model pengembangan infrastruktur yang berbasis kelembagaan swasta. Dudy mengatakan bahwa pemerintah tidak akan mengambil alih manajemen seluruh proyek, tetapi akan memberikan fasilitas seperti izin penggunaan lahan dan dukungan teknis untuk memastikan kualitas pelayanan. Model ini juga dianggap sebagai bagian dari transformasi sistem transportasi Indonesia yang lebih modern dan adaptif terhadap kebutuhan pasar.

Menurut Dudy, kebijakan pengalihan proyek ke swasta akan membuka peluang bagi sejumlah perusahaan besar untuk berpartisipasi dalam pengembangan infrastruktur. Ia menekankan bahwa pemerintah akan tetap terlibat sebagai pengawas, sementara keputusan investasi dan operasional sepenuhnya berada di tangan mitra swasta. Dengan pendekatan ini, diharapkan muncul peningkatan kualitas kerja dan perbaikan efisiensi sumber daya.