Meeting Results: Tepis Isu Ganti Nama Provinsi Jawa Barat, Ono Surono: Tak Ada Usulan

Ono Surono Tepis Isu Ganti Nama Jawa Barat: Tak Ada Usulan

Meeting Results – Pada pertemuan terbaru, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono, menegaskan bahwa tidak ada usulan resmi untuk mengubah nama Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda, Sunda, atau Pasundan. Pernyataan ini diberikan dalam rangka memberikan kejelasan mengenai isu yang sempat viral di media sosial, terutama soal perubahan nama provinsi. Dalam hasil meeting results yang diumumkan Rabu 8 Juli 2026, Ono Surono menegaskan bahwa usulan tersebut belum diputuskan dan masih dalam proses kajian.

Kebijakan perubahan nama provinsi menjadi perbincangan hangat belakangan ini, terutama karena beberapa kelompok masyarakat berargumen bahwa nama “Jawa Barat” kurang mencerminkan keberagaman budaya daerah. Namun, Ono Surono menegaskan bahwa hingga saat ini, tidak ada usulan dari Gubernur Jawa Barat atau DPRD Jabar yang sudah disetujui secara resmi. “Meeting results kami hari ini menyatakan bahwa tidak ada usulan penggantian nama provinsi Jawa Barat, baik dari pihak eksekutif maupun legislatif,” ujarnya dalam keterangan resmi.

Latar Belakang Munculnya Isu Perubahan Nama

Isu tentang perubahan nama Jawa Barat bermula dari surat permohonan yang diajukan oleh Komunitas Pengkaji Penggantian Nama Provinsi Jawa Barat pada 6 Januari 2025. Surat tersebut ditujukan kepada Ketua DPRD Jabar, Buky Wibawa, untuk meminta pertimbangan mengenai usulan tersebut. Dalam hasil meeting results, Ono Surono mengungkapkan bahwa surat tersebut menjadi awal dari diskusi internal DPRD terkait nama provinsi.

Pada 22 Mei 2025, Komunitas Pengkaji mengadakan audiensi dengan DPRD Jabar. Hasil pertemuan itu berupa nota dinas yang meminta Komisi I untuk melakukan kajian awal. Meski tidak ada keputusan akhir, Ono Surono menyatakan bahwa isu perubahan nama Jawa Barat sempat menggelombangkan opini publik, terutama melalui media sosial.

Proses Kajian dan Sikap Fraksi DPRD

Setelah audiensi, Komisi I DPRD Jabar melangsungkan meeting results pada 14 Agustus 2025. Dalam sesi tersebut, para anggota dewan dan perwakilan Pemprov Jabar mendiskusikan aspek-aspek yang perlu dianalisis sebelum memutuskan mengganti nama provinsi. Ono Surono menyampaikan bahwa hampir mayoritas fraksi lebih memilih untuk menunda keputusan, sementara beberapa anggota masih mengusulkan perubahan nama.

“Dalam meeting results ini, fraksi mayoritas menyetujui untuk melanjutkan kajian, bukan langsung setuju mengubah nama Provinsi Jawa Barat. Perubahan nama harus mempertimbangkan aspek historis, sosiologis, dan budaya secara menyeluruh,” kata Ono Surono.

Ono menjelaskan bahwa usulan penggantian nama provinsi membutuhkan analisis yang matang. Hal ini meliputi penelitian mengenai sejarah penggunaan nama Jawa Barat, dampak ekonomi dan identitas budaya masyarakat, serta kesepakatan bersama antara pihak eksekutif dan legislatif. “Proses kajian tidak bisa dipersingkat, karena perubahan nama provinsi akan berdampak pada seluruh masyarakat Jabar,” tegasnya.

Sebagai provinsi yang terdiri dari berbagai kelompok etnis dan budaya, Jawa Barat memiliki identitas yang kuat. Ono Surono menekankan bahwa nama “Jawa Barat” sudah terkenal secara nasional dan tidak bisa diganti secara sembarangan. “Meeting results kami hari ini memberikan kesimpulan bahwa nama Jawa Barat tetap relevan dan tidak perlu diubah sebelum ada data yang memadai,” imbuhnya.

Keputusan meeting results ini diharapkan bisa memberikan kejelasan kepada masyarakat tentang arah kebijakan pemerintah provinsi. Selain itu, Ono Surono juga menyampaikan bahwa DPRD Jabar akan terus memantau perkembangan usulan tersebut dan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait. “Kita butuh waktu untuk menilai berbagai kemungkinan, termasuk dampak sosial dan ekonomi. Jika tidak ada hasil yang signifikan, maka perubahan nama provinsi tidak akan terjadi,” pungkasnya.