Main Agenda: Menkes Curhat ke Komisi IX, Realisasi Anggaran 2025 Rendah karena Dana Rp12,3 Triliun Diblokir Kemenkeu

Menteri Kesehatan Curhat ke Komisi IX Soal Realisasi Anggaran 2025 yang Rendah

Main Agenda – Realisasi anggaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada tahun 2025 mencapai 42,9 persen, angka terendah sepanjang sejarah, seperti yang diungkapkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/7/2026). Ini menjadi sorotan utama dalam Main Agenda kementerian tersebut, yang mengupas masalah penggunaan dana publik dan tantangan dalam menjalankan program-program kesehatan.

Penyebab Rendahnya Realisasi Anggaran 2025

Menurut Budi, pemblokiran dana sebesar Rp12,3 triliun oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjadi penyebab utama realisasi anggaran yang rendah. Anggaran yang sudah dialokasikan tersebut tidak bisa dicairkan karena terjebak dalam blokir, meski Kemenkes telah menyiapkan rencana kerja dan prioritas untuk tahun tersebut. “Main Agenda” Kemenkes mencakup upaya untuk mempercepat proses pencairan dana agar program-program kesehatan bisa berjalan sesuai target.

“Karena sebagian anggaran sebesar Rp12,3 triliun diblokir, sehingga tidak bisa digunakan. Meski diberikan anggaran, tetapi tidak bisa dicairkan,” ujarnya.

Dana yang diblokir terkait dengan beberapa program strategis, seperti penguatan layanan kesehatan lanjutan, peningkatan akses layanan kesehatan primer, dan program P2P (Pelayanan Kesehatan Pasien Rumah Sakit). Pemblokiran ini memicu diskusi antara Menkes Budi dengan anggota Komisi IX, terutama mengenai efisiensi penggunaan anggaran dan koordinasi antar-kementerian.

Koordinasi dan Tantangan dalam Pengelolaan Anggaran

Pada rapat tersebut, Menkes Budi menjelaskan bahwa ada kebutuhan penyesuaian mekanisme pengelolaan dana agar tidak terjadi penghambatan program. Ia menekankan bahwa Main Agenda Kemenkes tahun 2025 bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, tetapi kebijakan pemblokiran dana dari Kemenkeu mengganggu kemajuan tersebut. “Main Agenda” ini juga mencakup peningkatan infrastruktur kesehatan dan penguatan kebijakan dalam penggunaan anggaran.

Komisi IX DPR RI mengapresiasi upaya Menkes Budi untuk memberikan laporan transparan mengenai realisasi anggaran. Namun, mereka menyoroti perlunya peningkatan koordinasi antar-kementerian untuk menghindari hambatan serupa di masa depan. Diskusi ini menjadi bagian dari Main Agenda komite legislatif dalam mengawasi penggunaan dana negara, terutama dalam sektor kesehatan yang sangat vital bagi pembangunan nasional.

Budi juga menyebutkan bahwa pemblokiran dana menyebabkan penundaan sejumlah proyek kesehatan, termasuk peningkatan jumlah tempat tidur di rumah sakit dan peningkatan akses layanan kesehatan di daerah terpencil. “Main Agenda” Kemenkes akan terus dilakukan, meski ada hambatan, dengan harapan bahwa situasi bisa segera membaik dan anggaran bisa digunakan secara optimal.