Main Agenda: DPRD Jabar: Ganti Nama Jawa Barat Jadi Provinsi Sunda Bukan Prioritas Saat Ini

Main Agenda DPRD Jabar: Nama Jawa Barat Jadi Provinsi Sunda Belum Prioritas Saat Ini

Main Agenda menjadi isu utama dalam rapat dewan daerah Jawa Barat (DPRD Jabar) terkini. Usulan mengganti nama provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda dinilai masih jauh dari menjadi prioritas utama. Anggota dewan dan pimpinan lembaga mengingatkan bahwa perubahan nama provinsi harus melalui kajian yang komprehensif, mengingat dampaknya yang luas terhadap identitas daerah, sejarah, dan kehidupan masyarakat saat ini.

Kajian Holistik Dibutuhkan untuk Memastikan Keputusan yang Matang

Ketua DPRD Jabar, Buky Wibawa, mengungkapkan bahwa usulan perubahan nama provinsi perlu dipertimbangkan dari berbagai aspek, termasuk sosial, ekonomi, dan politik. Ia menjelaskan bahwa meskipun identitas budaya Sunda sangat penting, perubahan nama harus didasarkan pada kebutuhan yang lebih mendesak, seperti pengembangan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Main Agenda ini tidak bisa langsung ditetapkan tanpa analisis yang menyeluruh. Nama Jawa Barat sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari warga, dan perubahan akan memengaruhi persepsi serta kebijakan di berbagai tingkat,” kata Buky dalam rapat di Gedung DPRD Jabar, Selasa, 7 Juli 2026.

Menurut Buky, kajian perlu melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, tokoh adat, dan para ahli sejarah. “Kita harus memastikan bahwa perubahan nama tidak akan menimbulkan kebingungan atau kerugian bagi warga Jabar. Jika ada yang ingin berganti nama, itu harus didukung oleh data dan bukti kuat,” tambahnya.

Isu Sosial dan Ekonomi Tetap Menjadi Fokus Utama

Anggota DPRD Jabar lainnya, Daddi Rohanady, menegaskan bahwa isu-isu sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan pendidikan masih menjadi prioritas utama. Ia mengatakan bahwa perubahan nama provinsi mungkin tidak akan langsung menyelesaikan masalah-masalah tersebut.

“Main Agenda tentang nama provinsi bisa ditunda, karena ada hal-hal yang lebih krusial. Kita perlu fokus pada pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi lokal. Nama provinsi hanya simbol, sementara kebijakan nyata yang memengaruhi kesejahteraan warga lebih penting,” ujarnya.

Daddi juga memperingatkan bahwa perubahan nama provinsi mungkin memicu perdebatan yang memakan waktu lama. “Jika kita terburu-buru mengambil keputusan, akibatnya bisa tidak terduga. Masyarakat harus diberikan kesempatan untuk memberikan masukan, dan keputusan harus sejalan dengan kebutuhan nyata,” lanjutnya.

Peluang dan Tantangan dalam Perubahan Nama Provinsi

Dalam diskusi, sejumlah anggota DPRD mengakui bahwa nama provinsi memiliki pengaruh besar terhadap identitas dan branding daerah. Namun, mereka sepakat bahwa perubahan nama harus diikuti oleh kebijakan konkret untuk memperkuat karakter Kesundaan. “Main Agenda ini bisa menjadi pemicu untuk meninjau ulang seluruh program pembangunan, tetapi tidak bisa dijadikan prioritas utama tanpa dasar yang kuat,” tambah salah satu anggota.

Ada pula yang menyarankan bahwa nama provinsi bisa tetap dipertahankan, sementara identitas budaya ditekankan melalui kegiatan seperti festival Sunda, pendidikan sejarah, dan pengembangan wisata. “Main Agenda tentang nama provinsi bisa menjadi bagian dari strategi jangka panjang, tetapi sekarang kita lebih fokus pada penyelesaian masalah-masalah langsung,” kata anggota lainnya.

Perbandingan dengan Provinsi Lain sebagai Referensi

Dalam konteks nasional, beberapa provinsi lain telah mengganti nama mereka, seperti Provinsi Jambi, yang dulunya dikenal sebagai Daerah Istimewa Jambi. Namun, perubahan tersebut memerlukan perizinan dari pemerintah pusat dan pemungutan suara dari warga. “Main Agenda Jawa Barat tidak bisa dibandingkan langsung dengan provinsi lain, karena setiap wilayah memiliki keunikan dan tantangan sendiri,” jelas Buky.

Para anggota DPRD juga menyoroti bahwa nama Jawa Barat telah mengakar dalam kesadaran masyarakat. Perubahan nama membutuhkan konsensus yang luas, termasuk dari masyarakat yang mungkin merasa identitas mereka tidak diakui. “Main Agenda ini perlu mendapat dukungan dari berbagai lapisan masyarakat, agar tidak dianggap sebagai upaya hanya untuk memperkuat prestise daerah,” tambah Daddi.

Dengan demikian, keputusan untuk mengganti nama Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda akan menjadi bagian dari Main Agenda yang lebih besar, yakni transformasi identitas dan kebijakan daerah. Namun, hingga saat ini, prioritas utama tetap diberikan pada pembangunan yang berdampak langsung, seperti pengurangan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.