Latest Program: Kemenkeu Awasi Dapur MBG, Terjunkan Tim DJKN di SPPG

Kemenkeu Awasi Dapur MBG, Terjunkan Tim DJKN di SPPG

Penguatan Pengawasan Program MBG

Latest Program – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan tim khusus untuk mengawasi langsung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tujuan utama dari inisiatif ini adalah memastikan Badan Gizi Nasional (BGN) dapat mengatasi tantangan yang dihadapinya serta menghindari penggunaan anggaran negara yang tidak tepat sasaran. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, pegawai Kemenkeu yang bertugas di berbagai kabupaten/kota—terutama dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb)—akan ditugaskan untuk memantau keberhasilan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara berkala.

“Di lapangan, saya memiliki banyak anggota di berbagai kabupaten/kota, baik dari DJPB maupun unit lainnya. DJKN juga menyumbang banyak personel. Tim akan dibentuk untuk mengawasi kinerja SPPG di seluruh daerah,” ujar Purbaya dalam sesi media briefing di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat, 26 Juni 2026.

Rencana Evaluasi dan Sanksi

Pemerintah berencana mengaktifkan sistem pemantauan lapangan pada pekan depan, dengan agenda evaluasi menyeluruh dilakukan setiap dua bulan sekali. Jika tim Kemenkeu menemukan SPPG yang tidak optimal atau melakukan penyimpangan, tindakan penutupan operasional akan langsung diambil. “Kalau jelek ya kita bilang jelek. Kepala BGN bilang kalau jelek laporkan jelek, kalau rekomendasi tutup ya tutup,” kata Menkeu.

Pencegahan Kebocoran Anggaran

Purbaya menekankan bahwa pengawasan kini dijalankan secara lebih independen, karena tim yang mengawasi berasal dari luar BGN. “Kita tidak akan kongkalikong. Kalau yang mengawasi BGN sendiri, ada kepentingan pribadi,” tambahnya. Dengan pendekatan ini, diharapkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana bisa terjaga.

Pemangkasan Anggaran dan Efisiensi

Keputusan penguatan pengawasan di tingkat SPPG berjalan sejalan dengan rencana pemangkasan anggaran makro program MBG. Purbaya menyebutkan potensi penghematan besar dari anggaran BGN, hingga angka di bawah Rp30 triliun, sesuai dengan proposal efisiensi terbaru. Meski terjadi pengurangan dana, ia menegaskan kualitas gizi dan porsi konsumsi masyarakat tidak akan berkurang.

Komitmen Presiden untuk Efektivitas Program

Menurut Purbaya, seluruh upaya efisiensi dan perbaikan tata kelola ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden dianggap sangat serius dalam mengawal penggunaan dana negara agar tetap efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat.