Konflik Warga Penyadap Karet dan Petani Pangandaran Seret PTPN dan BPN

Mediasi Konflik Warga Penyadap Karet dan Petani di Pangandaran Dipercepat

Aruskabar.com – Konflik Warga Penyadap Karet dan Petani yang berlangsung di wilayah Kabupaten Pangandaran kini memasuki tahap mediasi resmi. Pemerintah daerah melalui Kantor Bupati berencana menggelar proses penyelesaian sengketa agraria yang telah berlangsung cukup lama di Desa Campaka, Kecamatan Langkaplancar. Bupati Citra Pitriyami menegaskan bahwa langkah ini akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan strategis demi menemukan titik temu atas ketegangan yang muncul antara kelompok penyadap karet dengan para petani setempat.

Akar Perselisihan dan Pihak yang Terlibat

Perselisihan ini bermula dari sengketa lahan yang dikelola oleh Perusahaan Perkebunan Negara (PTPN). Di area tersebut, terdapat warga yang bekerja sebagai penyadap karet serta petani yang tergabung dalam Serikat Petani Pasundan (SPP). Ketegangan antara kedua kelompok bahkan telah mendorong salah satu pihak untuk mengajukan laporan resmi kepada kepolisian sebagai upaya perlindungan hukum.

Bupati Citra Pitriyami telah melakukan pertemuan langsung dengan para penyadap karet di Dusun Cisodong. Selain itu, ia juga mengundang perwakilan petani dari SPP Kabupaten Pangandaran untuk menyampaikan aspirasi masing-masing pihak. Dalam kesempatan tersebut, bupati menekankan pentingnya persatuan dan menghindari eskalasi konflik yang lebih jauh.

“Semua adalah warga masyarakat Kabupaten Pangandaran. Jadi berdamailah,” ujar Citra pada Rabu, 23 Juli 2026.

Menurutnya, dalam waktu dekat pemerintah daerah akan mengundang sejumlah pihak untuk berdiskusi. Daftar undangan mencakup PTPN, Badan Pertanahan Nasional (BPN), SPP, serta warga terdampak yang bekerja di perusahaan perkebunan. Proses mediasi ini diharapkan dapat menyelesaikan Konflik Warga Penyadap Karet dan Petani secara tuntas dan berkeadilan.

“Sekarang saya baru bertemu dan menampung informasi dari kedua belah pihak. Nanti kita akan mengundang pihak terkait untuk berdiskusi guna menyelesaikan masalah ini,” katanya.

Kunjungan Lapangan dan Antisipasi Eskalasi

Bupati juga dijadwalkan untuk mengunjungi lokasi konflik pada akhir pekan mendatang. Kunjungan ini bertujuan untuk memantau kondisi sosial di lapangan serta mempertemukan anggota SPP dengan warga yang berstatus sebagai karyawan kebun. Langkah ini diambil untuk mencegah meluasnya Konflik Warga Penyadap Karet dan Petani di tengah masyarakat sekitar.

Sementara itu, Ucep sebagai Koordinator Petani Dusun Cisodong, Desa Campaka, menyatakan bahwa pihaknya hadir dalam pertemuan tersebut bersama pengurus SPP Organisasi Tani Lokal (OTL) Cisodong. Dalam pertemuan itu, Ucep menyampaikan bahwa bupati mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang beredar di media sosial dan tetap menjaga kondusivitas.

Penyelesaian Konflik Warga Penyadap Karet dan Petani ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah Kabupaten Pangandaran. Dengan melibatkan PTPN dan BPN sebagai pihak yang memiliki kepentingan langsung, diharapkan proses mediasi dapat menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Masyarakat lokal berharap konflik ini segera berakhir sehingga aktivitas ekonomi di sektor perkebunan dapat berjalan normal kembali.