Key Discussion: DPRD Jabar Bantah Anggapan Tak Mau Temui Massa Aksi Tiap Kali Demonstrasi Mahasiswa Digelar

DPRD Jabar Bantah Tuduhan Tak Respon Aksi Mahasiswa

Key Discussion – Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa, membantah klaim bahwa anggota dewan sering menghindari interaksi dengan peserta aksi unjuk rasa. Ia menegaskan bahwa pandangan ini tidak benar, terutama dari warganet yang mengkritik tindakan DPRD Jabar selama berbagai demonstrasi. Menurut Buky, kehadiran anggota dewan dalam aksi selalu dijaga, termasuk dengan mengirimkan perwakilan untuk bertemu dan berdialog langsung dengan massa. Pernyataan ini diluncurkan dalam rangka memperkuat Key Discussion tentang komitmen dewan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat.

Key Discussion: Keterlibatan DPRD dalam Diskusi Langsung dengan Peserta Aksi

Buky menjelaskan bahwa anggapan DPRD Jabar tidak merespons tuntutan demonstran adalah kesalahan. “Faktanya, kami tidak menunda respons terhadap aksi demonstrasi,” kata dia dalam wawancara pada Kamis, 25 Juni 2026. Ia menambahkan, dalam setiap gelombang aksi, dewan tetap menugaskan anggota untuk terlibat dengan peserta unjuk rasa. “Hari ini kami sedang menggelar Rapat Paripurna, sehingga seluruh anggota dewan hadir secara lengkap dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berdiskusi langsung,” ujarnya. Key Discussion ini menjadi bagian penting dalam upaya menjembatani antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat.

“Dalam beberapa aksi sebelumnya, kami selalu membuka ruang dialog dengan perwakilan massa,” kata Buky. Ia menegaskan bahwa DPRD Jabar berkomitmen mengikuti seluruh tuntutan dari aksi unjuk rasa mahasiswa dan elemen masyarakat. Pernyataan tersebut menggarisbawahi Key Discussion tentang transparansi dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Sebagai bagian dari Key Discussion, DPRD Jabar telah mengumpulkan aspirasi dari berbagai kelompok, seperti mahasiswa, aktivis, dan warga, sejak 11 Juni 2025 hingga aksi terbaru pada 22 Juni 2026. Isu yang menjadi fokus utama antara lain krisis nilai tukar rupiah, kenaikan harga energi, evaluasi kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG), serta pembatasan keterlibatan TNI/Polri dalam ranah sipil. Langkah ini diambil setelah DPRD Jabar menerima masukan strategis terkait perkembangan isu nasional dan daerah. Key Discussion dalam diskusi ini mengarah pada upaya memperbaiki kebijakan dengan menggabungkan suara publik dan rencana pemerintah.

Dalam Key Discussion terkini, DPRD Jabar menegaskan bahwa setiap aksi unjuk rasa dianggap sebagai kesempatan untuk meningkatkan komunikasi dengan masyarakat. Buky Wibawa menyatakan bahwa dewan memperhatikan dinamika keberhasilan atau kegagalan dalam menghadapi tuntutan peserta aksi. “Kami memahami bahwa Key Discussion bukan hanya tentang respon, tapi juga tentang pemahaman yang mendalam terhadap kebutuhan setiap pihak,” jelasnya. Ia menyoroti pentingnya dialog terus-menerus sebagai bagian dari proses demokratis.

Dewan Jawa Barat juga menyoroti peran media dan publik dalam memperkuat Key Discussion. Ia mengungkapkan bahwa keterlibatan masyarakat melalui media sosial dan pertemuan langsung memberikan dampak signifikan pada kebijakan dewan. “Key Discussion ini menjadi jembatan antara aspirasi rakyat dan kebijakan yang diambil oleh lembaga legislatif,” tutur Buky. Ia menambahkan bahwa pengambilan keputusan harus didasarkan pada data, analisis, serta masukan yang berasal dari berbagai pihak, termasuk peserta aksi.