Historic Moment: Dasco Bakal Safari ke Parpol Nonparlemen, Serap Aspirasi RUU Pemilu Pekan Depan

Dasco Akan Lakukan Safari ke Parpol Nonparlemen untuk RUU Pemilu Pekan Depan

Historic Moment – Sebuah Historic Moment dalam sejarah penyusunan Rancangan Undang-undang Pemilu (RUU Pemilu) tengah dihiasi oleh rencana kunjungan kerja Wakil Ketua DPR RI, Dasco Ahmad, ke partai politik nonparlemen. Kegiatan ini diagendakan selama masa reses DPR, yang dimulai awal pekan depan. Dalam wawancara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Dasco mengungkapkan bahwa kunjungan tersebut bertujuan untuk mengumpulkan aspirasi dari kelompok masyarakat yang belum terwakili secara langsung dalam proses penyusunan aturan pemilu. “Dengan kunjungan kerja ini, kita bisa menyampaikan dan mendengarkan suara dari berbagai pihak, termasuk partai politik nonparlemen, yang turut serta dalam dinamika demokrasi Indonesia,” jelas Dasco, Selasa (7/7/2026).

Peran Parpol Nonparlemen dalam Proses Legislasi

Rencana safari ini mencerminkan upaya DPR untuk menyatukan suara dari berbagai elemen masyarakat dalam merumuskan RUU Pemilu yang akan menjadi dasar perubahan sistem pemilihan pada 2024. Dalam masa reses, para anggota dewan diberi kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan kelompok-kelompok yang terpinggirkan, seperti parpol nonparlemen, organisasi keagamaan, dan kelompok kelas menengah. Dasco menekankan bahwa ini bukan sekadar simbolis, tetapi merupakan langkah konkret untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses politik. “Kita ingin memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki peran dalam menentukan aturan pemilu yang adil dan transparan,” tambahnya.

Dalam konteks Historic Moment ini, keberadaan parpol nonparlemen semakin diakui sebagai bagian penting dari dinamika politik nasional. Sejumlah partai kecil dan organisasi keagamaan, seperti PKS dan Gerindra, telah menunjukkan minat besar dalam ikut serta menyuarakan kepentingan mereka melalui RUU Pemilu. Dasco menyatakan bahwa kunjungan kerja ini akan membuka ruang dialog yang lebih luas, termasuk dengan elemen-elemen yang belum terlibat dalam diskusi sebelumnya. “Ini juga menjadi peluang untuk menguji beberapa alternatif terkait sistem pemilu, seperti kebijakan pemilu berbasis daerah atau sistem proporsional tertutup,” jelasnya.

Proses Penyusunan RUU Pemilu yang Berkelanjutan

RUU Pemilu telah menjadi topik utama dalam diskusi politik sejak akhir 2025, dengan berbagai pihak mengusulkan perubahan terhadap sistem pemilu saat ini. Beberapa isu yang dibahas meliputi peningkatan jumlah kursi untuk parpol nonparlemen, pengaturan kuota perempuan dalam keterwakilan politik, serta penyesuaian mekanisme pemungutan suara. Dasco menegaskan bahwa kunjungan ke parpol nonparlemen akan menjadi bagian dari upaya untuk menyeimbangkan kepentingan antara partai besar dan kecil, serta menjaga konsensus dalam komunitas sipil. “Kita juga akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan spesifik mengenai langkah-langkah yang bisa diambil untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemilu,” terangnya.

Selama masa reses, DPR diharapkan mampu menyelesaikan revisi RUU Pemilu sebelum disahkan dalam rapat parlemen. Dasco menyebutkan bahwa kunjungan ke parpol nonparlemen akan membantu mengidentifikasi kebutuhan dan harapan mereka yang belum terwujud dalam draf yang telah disusun. “Kita juga akan mendiskusikan mekanisme penyaluran aspirasi, termasuk cara mengintegrasikan suara dari masyarakat awam ke dalam desain RUU,” tambahnya. Hal ini menjadi Historic Moment karena menunjukkan komitmen DPR untuk memperluas partisipasi dalam proses legislasi, terutama di tengah persaingan politik yang semakin intens.

Respons dari Parpol Nonparlemen

Para pengurus parpol nonparlemen menilai kunjungan Dasco sebagai bentuk perhatian serius DPR terhadap aspirasi mereka. Sejumlah pihak menyatakan bahwa ini adalah peluang untuk memperkuat posisi politik mereka dalam perubahan sistem pemilu. “Kami sangat antusias dengan inisiatif ini karena selama ini seringkali dianggap sebagai bagian penonton dalam proses penyusunan RUU Pemilu,” kata salah satu pengurus parpol nonparlemen, yang tidak ingin disebutkan namanya. Ia menambahkan bahwa kunjungan tersebut akan menjadi dasar untuk membangun kerja sama lebih luas dengan DPR.

Dalam konteks Historic Moment, inisiatif ini juga diharapkan menjadi contoh nyata tentang keterbukaan institusi legislatif dalam menerima masukan dari berbagai pihak. Selain parpol nonparlemen, DPR juga akan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, akademisi, dan organisasi kemasyarakatan dalam diskusi. “Dengan melibatkan berbagai elemen, kita bisa memastikan bahwa RUU Pemilu tidak hanya merefleksikan kepentingan partai, tetapi juga kebutuhan rakyat secara keseluruhan,” kata Dasco dalam wawancara yang sama. Kegiatan ini diperkirakan akan berlangsung selama beberapa hari, dengan agenda rapat, diskusi, dan penyerapan aspirasi dari masing-masing kelompok.

Harapan Masyarakat atas RUU Pemilu

Masyarakat awam dan aktivis demokrasi juga menantikan hasil dari kunjungan kerja ini. Mereka berharap RUU Pemilu dapat memberikan kesempatan lebih adil kepada kelompok-kelompok yang tidak memiliki suara dalam pemerintahan. “Kita ingin RUU Pemilu tidak hanya menguntungkan partai besar, tetapi juga memperkuat partisipasi masyarakat kecil,” kata aktivis politik, Andi Rizal. Ia menilai bahwa Historic Moment ini bisa menjadi titik balik dalam reformasi sistem pemilu Indonesia, yang telah lama menjadi sorotan publik.

Kunjungan kerja Dasco ke parpol nonparlemen juga diharapkan menjadi ajang untuk menguji kekuatan konsensus antar-pihak. Dalam wawancara terpisah, seorang pakar politik dari Universitas Indonesia, Dian Saraswati, mengatakan bahwa ini adalah langkah strategis untuk menghindari kekacauan dalam pemilu 2024. “Dengan melibatkan semua pihak, kita bisa memastikan bahwa RUU Pemilu akan menjadi acuan yang komprehensif, bukan hanya berdasarkan kepentingan partai-partai besar,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa kunjungan ini akan menjadi bukti bahwa DPR benar-benar berusaha menciptakan aturan yang adil dan inklusif.