Dedi Mulyadi Tegaskan Ganti Nama Jawa Barat Jadi Provinsi Sunda Bukan Prioritas

Dedi Mulyadi: Ganti Nama Jawa Barat Jadi Provinsi Sunda Bukan Prioritas

Dedi Mulyadi Tegaskan Ganti Nama Jawa – Dedi Mulyadi menegaskan bahwa isu perubahan nama Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda tidak menjadi prioritas utama pemerintah saat ini. Ia menyoroti bahwa fokus utamanya adalah pada pembangunan dan pengembangan daerah, yang lebih mendesak untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Saat ini, yang paling penting adalah membangun Jawa Barat, karena itulah tuntutan masyarakat. Nama provinsi bukan hal yang harus menjadi sorotan utama,”

tutur Dedi saat memberikan pernyataan resmi di Kota Bandung, Rabu, 15 Juli 2026.

Pembangunan Infrastruktur sebagai Prioritas

Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur adalah bagian integral dari upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan warga. Proyek jalan raya yang sedang dijalankan, termasuk pengembangan aksesibilitas ke desa-desa terpencil, dinilainya sangat kritis. Ia menyebut bahwa progres ini telah menciptakan dampak signifikan, seperti mengurangi kemacetan dan meningkatkan distribusi barang ke berbagai wilayah.

Dalam penjelasannya, Dedi juga mengungkapkan bahwa pemerintah provinsi terus berupaya memperbaiki kondisi jalan provinsi yang rusak. “Kami telah memprioritaskan perbaikan jalan umum dan jalan kampung, karena itu adalah jantung dari pengembangan ekonomi dan pelayanan publik,” ujarnya. Perubahan nama provinsi, menurutnya, tidak akan mengganggu fokus tersebut, dan lebih baik dianggap sebagai isu sekunder yang bisa ditangani setelah pembangunan infrastruktur mencapai tahap yang matang.

Pencegahan Stunting sebagai Fokus Utama

Kebutuhan akan pencegahan stunting, atau kekurangan gizi kronis pada anak, juga menjadi prioritas Dedi Mulyadi. Ia menekankan bahwa intervensi sejak tahap kehamilan sangat efektif dalam mengurangi risiko buruk pada janin. “Saya minta dinas kesehatan menyusun strategi terpadu, agar seluruh tahapan dari kehamilan hingga pertumbuhan anak dapat didukung,” imbuhnya.

Dedi menjelaskan bahwa bidan dan tenaga kesehatan di tingkat desa akan berperan aktif dalam memantau nutrisi ibu hamil. “Mereka bisa langsung memberikan rekomendasi terkait vitamin, makanan, dan susu yang diperlukan selama sembilan bulan kehamilan,” lanjutnya. Hal ini menurutnya adalah langkah preventif yang lebih efisien daripada mengubah nama provinsi, yang berpotensi menimbulkan distraksi dari tujuan utama pemerintah.

Peran Sekolah Swasta dalam Pendidikan

Dedi Mulyadi menyoroti peran sekolah swasta dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Jawa Barat. Ia menyebutkan bahwa sistem penerimaan siswa baru telah berjalan lancar, dengan sekolah negeri dan swasta saling melengkapi. “Sekolah swasta menjadi pilihan bagi masyarakat yang membutuhkan,” katanya.

Dedi menjelaskan bahwa pemerintah memberikan subsidi bagi sekolah swasta untuk memastikan akses yang merata. “Ini membantu keluarga yang tidak mampu mengirimkan anaknya ke sekolah, sementara yang mampu bisa memilih jalur berbayar,” ujarnya. Pernyataan ini menegaskan bahwa isu perubahan nama provinsi tidak akan mengganggu upaya peningkatan pendidikan, yang merupakan elemen penting dalam membangun masa depan daerah.

Kebijakan Pemerintah dan Tanggung Jawab Daerah

Dedi Mulyadi menambahkan bahwa kebijakan perubahan nama provinsi memang menjadi wacana yang menarik, tetapi harus dipertimbangkan secara matang. “Ini adalah hak masyarakat, tetapi juga tanggung jawab pemerintah provinsi untuk menjawab kebutuhan mereka,” ujarnya. Ia menekankan bahwa perubahan nama provinsi akan dijajaki jika memang mendapat dukungan kuat dari seluruh elemen masyarakat.

Meski demikian, Dedi yakin bahwa kebijakan nama provinsi akan memakan waktu lama untuk direalisasikan. “Pemerintah tidak bisa mengubah nama provinsi dalam semalam, apalagi jika belum ada konsensus yang jelas,” tambahnya. Dedi mengingatkan bahwa perubahan nama harus sejalan dengan kebutuhan pembangunan jangka panjang, bukan hanya isu sensasi.

Dalam kesimpulannya, Dedi Mulyadi menegaskan kembali bahwa perubahan nama Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda bukanlah prioritas saat ini. “Fokus kami adalah pada kesejahteraan rakyat, bukan pada identitas administratif. Jika masyarakat meminta, kami siap untuk mengevaluasi isu tersebut,” ujarnya. Pernyataan ini menunjukkan komitmen pemerintah provinsi untuk menjawab tantangan nyata yang ada di tengah masyarakat, seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.