ASN Pemprov Jabar Terjerat Judi Online – DPRD Minta Ditindak Tegas Tak Cukup Dibina

ASN Pemprov Jabar Terlibat Judi Online, DPRD Inginkan Tindakan Tegas

ASN Pemprov Jabar Terjerat Judi Online – DPRD Jawa Barat mendesak Pemprov Jabar untuk menindak tegas para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam aktivitas judi online. Anggota Komisi I DPRD Jabar, Muhamad Sidkon, mengatakan bahwa pembinaan semata tidak lagi cukup untuk mengatasi masalah ini. Sidkon menekankan bahwa pemerintah daerah perlu memperkuat komitmen dalam pemberantasan perjudian online melalui sanksi administratif yang jelas dan berat.

Dalam sebuah wawancara dengan Pikiran Rakyat, Rabu, 8 Juli 2026, Sidkon menegaskan bahwa seluruh pimpinan Pemprov Jabar, termasuk inspektorat, gubernur, dan wakil gubernur, harus menegakkan aturan tanpa kompromi. “Tidak cukup hanya dengan pembinaan, Pemprov Jabar harus menunjukkan kekuatan tindakan melalui sanksi konkret,” ujarnya. Menurutnya, sanksi tegas diperlukan agar ASN tidak lagi tergoda untuk berpartisipasi dalam kegiatan judi online yang mengganggu kredibilitas instansi pemerintah.

Kasus ASN yang Terlibat dalam Judi Online

Sebelumnya, Wakil Gubernur Jabar, Erwan Setiawan, mengejutkan dengan banyaknya ASN di lingkungan Pemprov Jabar yang terlibat dalam aktivitas judi online. Data menunjukkan bahwa oknum abdi negara telah mencatatkan transaksi hingga Rp800 juta dalam satu tahun. Sidkon menilai hal ini menjadi bukti bahwa perjudian online sudah merangkul sejumlah besar pegawai negeri sipil.

Kasus ini juga menimbulkan sorotan terhadap sistem pengawasan internal di Pemprov Jabar. Anggota DPRD dari PKB menyampaikan bahwa meskipun pencegahan perjudian online memerlukan kolaborasi antara masyarakat dan lembaga penegak hukum, penerapan disiplin di tingkat birokrasi harus sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Ia menyarankan adanya sanksi bertingkat yang lebih berat, seperti pemberhentian dari jabatan ASN, sebagai langkah penegakan hukum yang lebih mantap.

Menurut Sidkon, ASN yang terbukti bersalah harus memilih antara tetap menjalankan tugasnya atau menghadapi konsekuensi tindakan ilegal mereka. “Saya kira harus lebih tegas lagi bahwa mau pilih mana, mau ASN ya berarti stop judi online itu. Kalau enggak, ya itu tanggung jawab sendiri, risiko sendiri,” tegasnya. Ia menilai bahwa sanksi administratif menjadi solusi yang paling efektif untuk menghentikan praktik judi online di lingkungan pemerintahan.

Kemungkinan Langkah Pemprov Jabar

Dalam upaya menindak tegas kasus ASN yang terlibat dalam judi online, Pemprov Jabar diperkirakan akan melakukan investigasi lebih lanjut untuk mengungkap besaran kerugian yang ditimbulkan. Selain itu, pemerintah daerah mungkin akan memperketat pengawasan melalui sistem internal, seperti audit rutin atau pemeriksaan transaksi. Sidkon berharap langkah-langkah ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain untuk menangani masalah serupa.

Kasus ini juga memicu perdebatan di masyarakat. Banyak warga yang merasa kecewa karena para ASN yang seharusnya menjadi teladan malah terlibat dalam kegiatan ilegal. “ASN itu wajib menjadi pemandu di masyarakat, jadi jika mereka terlibat judi online, itu memicu rasa skeptis terhadap integritas pemerintah,” komentar salah satu netizen. Dalam konteks ini, Pemprov Jabar perlu memperlihatkan komitmen nyata dalam menjaga etika dan disiplin pegawai.

Pembinaan yang sebelumnya dianggap cukup untuk mengatasi pelanggaran kecil kini dinilai tidak mampu menghentikan praktik judi online yang sudah merambah ke tingkat manajerial. Sidkon menambahkan bahwa selain sanksi administratif, langkah-langkah seperti pelatihan kewirausahaan atau peningkatan pengawasan berkala bisa menjadi alternatif untuk meminimalkan risiko ASN terjebak dalam aktivitas ilegal. Namun, dia menekankan bahwa sanksi tegas tetap menjadi prioritas utama.