Habiskan Rp30 Juta per Orang – Latsarmil di Pelatihan Kopdes Diusulkan Dihapus
Latsarmil di Pelatihan Kopdes Diusulkan Dihapus karena Habiskan Rp30 Juta per Orang Habiskan Rp30 Juta per Orang - Dalam rangka meningkatkan efisiensi
Latsarmil di Pelatihan Kopdes Diusulkan Dihapus karena Habiskan Rp30 Juta per Orang
Habiskan Rp30 Juta per Orang – Dalam rangka meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menyarankan penghapusan komponen Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) dari program pelatihan calon pengelola Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Menurut Hasanuddin, biaya pelatihan yang mencapai Rp45 juta per orang untuk durasi 45 hari terdiri dari 30 hari aktivitas kemiliteran dan 15 hari pembelajaran substansi koperasi. Ini membuat komponen Latsarmil menjadi pengeluaran terbesar, sekitar Rp30 juta per peserta, yang dinilai tidak selaras dengan tujuan utama pelatihan, yaitu meningkatkan kompetensi manajerial peserta.
Latar Belakang Pelatihan Kopdes
Program pelatihan Kopdes sejak dicanangkan memiliki tujuan untuk mempersiapkan calon pengelola desa yang mampu memimpin organisasi ekonomi lokal. Namun, beberapa anggota legislatif menyoroti ketidakseimbangan antara biaya dan manfaat, terutama dalam struktur pelatihan yang mencakup Latsarmil. Hasanuddin menjelaskan bahwa meski latihan kemiliteran memberikan nilai tambah dalam pembentukan mental dan disiplin, biaya tinggi yang dialokasikan untuk komponen ini menurunkan efisiensi anggaran. Ia menekankan bahwa biaya sebesar Rp30 juta per orang untuk Latsarmil justru bisa dialihkan ke pembelajaran yang lebih langsung terkait manajemen koperasi.
Analisis Pengeluaran dan Tujuan Pelatihan
Menurut data yang disampaikan, biaya Rp5 juta per peserta untuk pelatihan selama 7 hari menyebabkan total anggaran untuk 45 hari mencapai Rp45 juta per orang. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp30 juta digunakan untuk kegiatan Latsarmil, sementara Rp15 juta sisanya untuk materi koperasi. Hasanuddin menilai bahwa keberadaan Latsarmil dalam program pelatihan Kopdes memerlukan pertimbangan ulang karena sebagian besar anggaran dialokasikan untuk kegiatan yang tidak selaras dengan fokus utama pelatihan, yakni penguasaan kompetensi manajerial peserta.
“Dengan anggaran Rp30 juta per orang untuk Latsarmil, kita bisa mengalihkan dana tersebut ke pembelajaran substansi koperasi yang lebih mendalam. Latihan militer, meski bermanfaat, tidak secara langsung berkontribusi pada kemampuan teknis pengelolaan koperasi,” tutur Hasanuddin dalam wawancara dengan media.
Persoalan ini semakin menarik perhatian karena pelatihan Kopdes seharusnya menjadi sarana untuk memperkuat kapasitas pengelolaan usaha ekonomi desa. Hasanuddin menyoroti bahwa biaya tinggi untuk Latsarmil justru mengurangi fleksibilitas anggaran, terutama dalam mengakomodasi kebutuhan pelatihan yang lebih relevan. Ia berharap kebijakan ini bisa diubah agar pemangku kepentingan lebih fokus pada penguasaan ilmu manajemen, akuntansi, dan strategi pengembangan koperasi.
Dalam usulan perubahan ini, Hasanuddin menyarankan untuk mengganti Latsarmil dengan metode pembelajaran yang lebih efektif, seperti workshop atau simulasi manajemen koperasi. Ia menilai penghapusan Latsarmil akan menghasilkan manfaat maksimal bagi pembentukan pengelola Kopdes yang lebih kompeten. Selain itu, ia menekankan perlunya transparansi dalam penggunaan anggaran untuk memastikan dana tidak terbuang percuma, terutama dalam konteks pemulihan ekonomi pasca-pandemi.
