Latest Program: Resmikan Jalan yang Belum Rampung, Bupati Subang: Saya Malu
Resmikan Jalan Belum Rampung, Bupati Subang: Saya Malu Kegiatan Saba Desa dan Kritik atas Progres Pekerjaan Latest Program - Pada Jumat, 26 Juni 2026, Bupati
Resmikan Jalan Belum Rampung, Bupati Subang: Saya Malu
Kegiatan Saba Desa dan Kritik atas Progres Pekerjaan
Latest Program – Pada Jumat, 26 Juni 2026, Bupati Subang Reynaldy Putra Andita Budi Raemi menghadiri acara peresmian ruas jalan Desa Mulyasari-Bongas, Kecamatan Pamanukan. Namun, kejadian yang memalukan terjadi karena jalan tersebut belum selesai dibangun saat diresmikan. Dalam pidatonya, bupati menyampaikan kekecewaan terhadap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) setempat.
“Saya merasa malu karena Dinas PUPR Subang tidak menindaklanjuti perintah saya. Harus selesai semua. Perintah saya tidak boleh ada jalan yang dibangun separuh,” ujar Reynaldy.
Menurut bupati, kebijakan pembangunan yang dijalankan dinas terkait terkesan bersifat mencicil. Ia menilai pola ini lebih berorientasi pada popularitas, seolah-olah banyak proyek yang sedang berjalan di berbagai wilayah. Karena itu, Reynaldy berencana mengevaluasi kinerja dinas tersebut agar fokus pada penyelesaian pembangunan setiap ruas jalan.
Progres Jalan dan Serapan Anggaran
Dari total panjang jalan 1.730 meter, hanya 780 meter yang telah diperbaiki. Sisanya, sekitar 950 meter, masih dalam proses. Bupati meminta agar sisa proyek diselesaikan pada tahun ini. Di sisi lain, Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) Subang mencatat serapan anggaran Dinas PUPR pada APBD 2026 hanya 8,82%.
BKAD juga mengungkapkan bahwa beberapa dinas lain memiliki serapan anggaran yang tidak optimal. Dinas Sosial mencapai 27,8%, sementara Dinas Kesehatan hanya 21,29%. Serapan anggaran rendah ini menjadi indikator bahwa program dinas belum berjalan maksimal.
Komitmen untuk Percepatan Realisasi
Kepala Bidang Perbendaharaan BKAD Subang, Budhi Purnama, mengakui bahwa realisasi anggaran saat ini belum mencapai target. Ia menegaskan bahwa pihaknya hanya bisa mendorong OPD serta pemerintah kecamatan untuk mempercepat proses pembangunan.
