Latest Program: Imbas 5 Peserta Gugur, Koalisi Masyarakat Sipil Desak Latsarmil Manajer Koperasi Desa Dihentikan Total

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Latsarmil Manajer Koperasi Desa Dihentikan Total Setelah 5 Peserta Gugur

Latest Program – Dalam konteks Latest Program yang sedang dijalankan, Koalisi Masyarakat Sipil kembali memperkuat pernyataan tegasnya setelah lima peserta dari program Pelatihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) untuk calon Manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dikabarkan meninggal. Kematian tersebut memicu kritik terhadap kebijakan yang menggabungkan elemen militer dalam pelatihan warga sipil, terutama di bidang pengelolaan koperasi desa.

Kejadian Tragis dalam Pelatihan Militer di Ruang Sipil

Insiden terjadi pada 28 Juni, saat program Latest Program yang mengintegrasikan pendekatan militer ke dalam pelatihan manajer koperasi desa berlangsung. Koalisi menilai, adanya kegiatan militer dalam ruang sipil tanpa pertimbangan yang memadai, justru meningkatkan risiko terhadap peserta. Mereka menyoroti bahwa sistem ini mengabaikan prinsip-prinsip pendidikan non-militer, yang seharusnya lebih menekankan keterampilan administratif dan kewirausahaan, bukan latihan kesadaran bela diri atau penggunaan senjata.

Kematian lima peserta menjadi momentum untuk meninjau kembali efektivitas program tersebut. Koalisi menyatakan bahwa metode pelatihan yang berbasis militer, seperti latihan taktik, penegakan aturan, dan sistem komando, mengakibatkan keselamatan peserta dipertaruhkan. “Program Latest Program ini justru mengubah ruang desa menjadi tempat latihan militer yang bisa mengancam nyawa warga sipil,” tambah Muhamad Isnur, perwakilan koalisi, dalam siaran pers.

Koalisi Masyarakat Sipil: Penyelamatan dari Kebijakan Militerisasi

Dalam pernyataannya, Koalisi Masyarakat Sipil meminta pemerintah untuk menghentikan total program Latest Program yang menggabungkan elemen militer ke dalam pelatihan manajer koperasi desa. Mereka menekankan bahwa kebijakan ini tidak hanya berpotensi menimbulkan korban jiwa, tetapi juga mengurangi efektivitas pembelajaran berbasis kebutuhan desa. “Kami menilai bahwa sistem ini tidak relevan dengan tujuan utama koperasi, yaitu mengembangkan ekonomi lokal dan memperkuat partisipasi warga,” jelas Isnur.

Koalisi juga mengkritik sistem pendidikan militer yang diterapkan tanpa evaluasi akhir. Mereka menyoroti bahwa pelatihan ini tidak mencakup pelatihan keahlian khusus, tetapi lebih fokus pada aspek keamanan dan disiplin militer. Hal ini menurut mereka bisa menghasilkan manajer koperasi yang terlalu mengandalkan kontrol hierarkis, daripada keterampilan manajemen dan inovasi dalam pembangunan desa.

“Kematian lima calon manajer KDMP adalah bukti bahwa Latest Program ini terlalu berisiko. Kami menyerukan pemerintah untuk mempercepat peninjauan ulang dan menghentikan program tersebut,” ujar Isnur.

Implikasi untuk Koperasi Desa dan Masyarakat

Program Latest Program yang menggabungkan militerisasi ini mendapat perhatian dari berbagai pihak karena dampaknya terhadap struktur kekuasaan di tingkat desa. Koalisi menyatakan bahwa kebijakan ini bisa mengubah peran manajer koperasi dari seorang pemimpin yang melayani warga menjadi pihak yang berada di bawah kontrol militer. “Koperasi desa adalah bagian dari masyarakat sipil, jadi mereka harus bisa beroperasi secara mandiri, bukan dengan pendekatan militer,” tambah anggota koalisi lainnya.

Insiden tersebut juga memicu refleksi terhadap perlindungan peserta program. Koalisi menuntut adanya penambahan pemeriksaan kesehatan dan pelatihan keselamatan sebelum peserta mengikuti program. Mereka menilai bahwa penggunaan senjata dan latihan fisik yang intens bisa menjadi penyebab utama kematian para peserta, terutama di lingkungan desa yang belum terbiasa dengan lingkungan militer.