Main Agenda: Pramono Ungkap Pembangunan 11 Rusun di Jakarta Masuk Tahap Pembahasan di DPRD

Pramono Ungkap Pembangunan 11 Rusun Jakarta Masuk Tahap Pembahasan DPRD

Main Agenda – Dalam pembahasan main agenda pembangunan infrastruktur hunian terjangkau, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan bahwa rencana pembangunan 11 rumah susun (rusun) baru telah memasuki tahap finalisasi di DPRD. Proyek ini menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan perumahan warga ibu kota, terutama di tengah peningkatan populasi dan keterbatasan lahan untuk hunian vertikal. Berdasarkan rancangan kerja pemerintah daerah (RKPD) 2027, Rusun 11 diharapkan bisa menjadi solusi kritis dalam mengatasi masalah keterbatasan ruang serta biaya tinggi bagi masyarakat menengah ke bawah.

“Pembangunan 11 rusun ini merupakan bagian dari main agenda prioritas kami untuk tahun depan. Saat ini, kami sedang fokus pada penyusunan konsep lebih rinci, termasuk rencana lokasi, jumlah unit, dan mekanisme distribusi,” ujar Pramono Anung di Balai Kota, Jumat, 26 Juni 2026. Ia menegaskan bahwa diskusi dengan DPRD DKI menjadi kunci keberhasilan proyek ini, karena anggota dewan akan menentukan detail keuangan serta kelayakan teknis.

Kebutuhan Perumahan Terjangkau di Jakarta

Menurut data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta, kebutuhan akan hunian layak huni di Jakarta mencapai 3,5 juta unit, sementara pasokan saat ini hanya sekitar 2,8 juta. Peningkatan jumlah penduduk yang signifikan, baik dari migrasi maupun pertumbuhan alami, menyebabkan tekanan pada akses perumahan yang merata. Rusun 11 dianggap sebagai salah satu langkah strategis untuk mengatasi masalah ini, karena dapat menampung sekitar 15 ribu warga dalam satu tahun, menurut rencana awal yang disampaikan.

Proyek ini dirancang untuk beroperasi selaras dengan program 3 juta rumah yang digagas pemerintah pusat. Dengan dukungan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), DKI Jakarta berharap bisa mempercepat proses penyelesaian kebijakan. Kelik Indriyanto, Kepala DPRKP DKI, menyatakan bahwa lahan yang akan digunakan telah teridentifikasi, tetapi masih memerlukan persetujuan dari dewan daerah.

“Proses keputusan anggaran dan penentuan lokasi masih dalam tahap pembahasan. Kami memperkirakan bahwa Rusun 11 akan selesai diperiksa oleh DPRD pada semester pertama 2027,” tambah Kelik. Ia menjelaskan bahwa lokasi rusun akan didistribusikan secara proporsional di berbagai wilayah, termasuk Jakarta Utara, yang menjadi fokus utama karena potensi permintaan tinggi di area tersebut.

Manfaat dan Tantangan Proyek Rusun 11

Keberhasilan proyek Rusun 11 diharapkan dapat mengurangi beban biaya bagi masyarakat yang mengalami kesulitan memperoleh rumah. Berdasarkan estimasi dari tim kajian, setiap rusun bisa menyediakan 500 unit, sehingga total 11 rusun akan menampung sekitar 5.500 warga dalam skala besar. Kebijakan ini juga dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup dengan menawarkan fasilitas umum yang lengkap, seperti akses ke jalan raya, tempat ibadah, dan fasilitas pendidikan.

Secara teknis, proyek Rusun 11 menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah ketersediaan lahan yang terbatas, terutama di kawasan strategis seperti Jakarta Pusat dan Jakarta Barat. Untuk mengatasi hal ini, Pemprov DKI berencana memanfaatkan lahan bekas bangunan rusak atau kawasan yang sedang diubah fungsi. Selain itu, penyesuaian dengan peraturan tata ruang dan keterlibatan pihak swasta dalam pengembangan juga menjadi faktor penting.

“Pembangunan Rusun 11 juga harus memenuhi standar kesehatan dan keamanan, sehingga kami menggandeng pihak ahli untuk memastikan kualitas bangunan,” tutur Pramono. Ia menambahkan bahwa perumahan vertikal akan diintegrasikan dengan infrastruktur transportasi umum, seperti jalur kereta dan busway, agar memudahkan aksesibilitas bagi penghuni.

Kebijakan ini diharapkan bisa menjadi salah satu main agenda yang membawa dampak langsung kepada masyarakat. Dengan memperhatikan kebutuhan perumahan yang meningkat, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk mengoptimalkan alokasi anggaran. Namun, agar proyek ini bisa segera direalisasikan, diperlukan koordinasi intensif dengan DPRD dan pihak terkait lainnya. Dalam proses ini, partisipasi masyarakat juga sangat diperlukan melalui dialog terbuka tentang konsep dan manfaat dari pembangunan rusun.