Daya Beli Lemah – Pemerintah Diminta Turunkan Target Penerimaan Pajak dan Hemat Belanja Negara

Daya Beli Lemah, Pemerintah Diminta Revisi Target Penerimaan Pajak dan Belanja Negara

Daya Beli Lemah – Daya beli masyarakat yang sedang turun memaksa pemerintah untuk meninjau ulang strategi kebijakan fiskal. Pada masa krisis ekonomi, banyak ahli menilai bahwa target pendapatan pajak dan pengeluaran negara perlu disesuaikan agar tidak memberi tekanan tambahan pada daya beli yang sudah lemah. Peneliti dari Center for Indonesian Taxation Analysis (CITA), Fajry Akbar, mengungkapkan perlunya pengurangan ambisi penerimaan pajak serta efisiensi dalam belanja pemerintah, karena kinerja sektor ekonomi domestik masih terdampak oleh penurunan aktivitas usaha dan konsumsi warga.

Kondisi Ekonomi dan Dampak pada Daya Beli

Kondisi perekonomian yang tidak stabil berdampak langsung pada daya beli masyarakat, yang menjadi salah satu indikator penting kesehatan ekonomi. Menurut Fajry, konsumsi domestik yang melemah memaksa pemerintah menyesuaikan proyeksi pendapatan pajak. “Kondisi ini memaksa kita untuk lebih realistis dalam menetapkan target pajak,” jelasnya. Penurunan daya beli tidak hanya terjadi di sektor rumah tangga, tetapi juga menyentuh industri seperti retail, pariwisata, dan transportasi, yang ketergantungan tinggi pada kegiatan konsumsi warga.

Perluasan Kebijakan Fiskal untuk Stabilisasi Ekonomi

Fajry menyarankan pemerintah menerapkan kebijakan fiskal yang lebih fleksibel, terutama dalam menghadapi tantangan daya beli lemah. Ia menekankan bahwa basis perpajakan Indonesia masih kurang memadai, sehingga peningkatan pendapatan pajak harus diimbangi dengan efisiensi belanja negara. “Kita perlu menyesuaikan target pajak dengan realitas perekonomian saat ini, agar tidak terjadi defisit yang berlebihan,” tambahnya. Kebijakan ini juga diharapkan mampu mengurangi tekanan inflasi dan memperkuat stabilitas ekonomi jangka panjang.

Daya beli lemah juga berdampak pada kebijakan subsidi pemerintah. Fajry mengkritik penggunaan belanja negara yang tidak optimal, karena banyak dana dialokasikan untuk subsidi yang tidak tepat sasaran. “Dengan daya beli masyarakat turun, subsidi yang diberikan harus lebih terarah ke sektor yang paling terdampak, seperti UMKM dan kelompok rumah tangga berpenghasilan rendah,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa penghematan anggaran negara bisa menjadi salah satu strategi untuk mengurangi defisit anggaran dan memastikan stabilitas fiskal.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), konsumsi rumah tangga Indonesia pada semester pertama 2026 mengalami penurunan sebesar 1,5% dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini mencerminkan kondisi daya beli yang semakin terbatas, terutama di tengah inflasi yang masih tinggi dan kenaikan harga bahan pokok. Fajry menyarankan pemerintah meninjau ulang target penerimaan pajak 2026, yang saat ini dianggap terlalu ambisius. “Pajak harus menjadi alat stimulasi, bukan beban tambahan bagi masyarakat yang sedang kesulitan,” katanya.

Kebijakan fiskal yang lebih moderat bisa membantu mendorong pemulihan ekonomi. Selain menurunkan target pajak, Fajry juga menyarankan pemerintah mempercepat reformasi struktural di sektor pajak, seperti mengefisienkan pengawasan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. “Perbaikan sistem pajak akan memperkuat daya beli lemah, karena warga akan lebih mudah mengakses layanan keuangan dan berpartisipasi dalam sistem perekonomian,” pungkasnya. Langkah-langkah ini diharapkan bisa memberikan ruang bagi masyarakat untuk menambah pengeluaran dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi dari bawah.