Meeting Results: Serapan Anggaran Rendah, Komisi IX DPR Ragukan Predikat WTP Badan Gizi Nasional dari BPK

Komisi IX DPR Pertanyakan Opini WTP Badan Gizi Nasional Meski Serapan Anggaran Rendah

Meeting Results – Sebagai bagian dari meeting results dalam rapat evaluasi anggaran, Komisi IX DPR RI mengecam predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Badan Gizi Nasional (BGN) dalam laporan keuangan tahun anggaran 2025. Meskipun BPK menyatakan BGN memenuhi standar akuntansi dan tidak ada penyimpangan signifikan, para anggota komisi menilai nilai tersebut tidak mencerminkan efektivitas penggunaan dana. Serapan anggaran BGN yang hanya mencapai 60 persen dinilai menjadi kelemahan utama dalam proses audit tersebut.

Latar Belakang Laporan Keuangan BGN

Badan Gizi Nasional, yang berfungsi sebagai lembaga penyalur bantuan sosial pangan, telah lama menjadi mitra kerja Komisi IX DPR. Laporan keuangan tahun 2025 mereka dinilai seharusnya memberikan gambaran jelas tentang alokasi dan penggunaan dana. Namun, dalam meeting results yang diadakan di Kompleks Parlemen Senayan, anggota komisi menyebutkan bahwa BPK tidak mencantumkan temuan yang cukup mengganangkan dalam laporan tersebut. Hal ini memicu keraguan bahwa BGN benar-benar menerapkan sistem keuangan yang transparan dan bertanggung jawab.

Kritik ini terutama menyoroti kebijakan pengadaan motor listrik dan penggunaan dana untuk program IQ (Indeks Kebutuhan Gizi) yang dinilai tidak terdokumentasi dengan baik. Yahya Zaini, salah satu anggota Komisi IX, menyatakan bahwa opini WTP biasanya disertai dengan penjelasan rinci tentang temuan-temuan yang ditemukan selama audit. “Dalam meeting results ini, BPK justru menyampaikan WTP tanpa memberikan penjelasan yang jelas terkait serapan anggaran yang rendah dan isu-isu penting lainnya,” katanya. Ia menilai hal ini mengurangi kredibilitas laporan keuangan BGN.

Analisis Pemangkasan Anggaran dan Penguasaan Dana

Menurut data yang disampaikan, BGN hanya berhasil menyerap 60 persen dari total anggaran yang dialokasikan. Angka ini dianggap terlalu rendah untuk menunjukkan kinerja yang optimal, terutama mengingat lembaga ini bertugas mengelola dana bantuan pangan yang berdampak langsung pada masyarakat. Yahya Zaini menjelaskan bahwa angka serapan anggaran menjadi indikator penting dalam menilai efisiensi penggunaan dana. “Jika dana tidak digunakan secara maksimal, maka itu bisa menjadi pertanda adanya pemborosan atau ketidakmampuan manajemen,” tambahnya.

Yahya juga menyoroti penjelasan BPK yang terkesan terlalu ringkas. “Dalam laporan auditor, seharusnya semua temuan dijelaskan secara rinci, baik yang terkait pengelolaan keuangan, aset, maupun kegiatan BGN,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa meeting results ini justru menjadi momentum untuk mengungkap kelemahan-kelemahan dalam sistem keuangan BGN. Beberapa anggota komisi juga menyarankan agar BPK melakukan audit ulang untuk memastikan semua aspek dianalisis secara menyeluruh.

Respons dari Badan Gizi Nasional dan BPK

Dalam meeting results tersebut, BGN berjanji akan mengoreksi kelemahan yang ditemukan. Mereka menyatakan bahwa selama ini sudah berupaya optimal dalam memastikan transparansi, meskipun ada beberapa area yang perlu diperbaiki. Sementara itu, BPK menegaskan bahwa opini WTP diberikan setelah memeriksa seluruh laporan keuangan dan menemukan tidak ada penyimpangan material. Namun, mereka mengakui bahwa penjelasan terhadap temuan-temuan lebih dalam perlu ditingkatkan.

Kritik dari Komisi IX juga menyoroti ketergantungan BGN pada dana pemerintah. “Dengan serapan anggaran yang rendah, kita perlu memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk kegiatan yang benar-benar mendukung kebutuhan masyarakat,” jelas Yahya. Ia menambahkan bahwa meeting results ini menjadi peringatan bahwa predikat WTP tidak selalu mencerminkan kinerja maksimal, dan lembaga pemeriksa harus lebih kritis dalam mengevaluasi laporan keuangan.

Temuan ini juga memicu diskusi mengenai perluasan kewenangan Komisi IX dalam mengawasi lembaga pemerintah non-keuangan. Beberapa anggota komisi menilai bahwa laporan keuangan BGN perlu dipahami dalam konteks kebutuhan sosial yang lebih luas, bukan hanya dari segi angka. “Dana bantuan pangan adalah urusan yang sangat kritis, jadi kita harus pastikan setiap rupiah dikelola dengan baik,” pungkas salah satu anggota DPR. Dengan meeting results ini, Komisi IX berharap bisa mendorong perbaikan manajemen keuangan BGN untuk tahun anggaran berikutnya.