Main Agenda: Defisit Rp3 Miliar per Tahun, Komisi III DPRD Jabar Minta BUMD Jasa Sarana Jual Aset Pasif

Defisit Rp3 Miliar Tahunan, Komisi III DPRD Jabar Dorong Penjualan Aset Pasif BUMD Jasa Sarana

Main Agenda menjadi fokus utama Komisi III DPRD Jabar dalam upaya memperbaiki kinerja keuangan PT Jasa Sarana. Ketua Komisi III, Jajang Rohana, mengungkapkan bahwa defisit tahunan perusahaan mencapai Rp3 miliar, yang dinilai cukup signifikan untuk mengancam stabilitas operasional. Dalam rapat kerja yang digelar pada Kamis, 9 Juli 2026, Jajang menyarankan perusahaan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sektor usaha yang tidak menghasilkan laba, serta memprioritaskan penjualan aset pasif sebagai langkah strategis.

Evaluasi Strategis untuk Memperkuat Bisnis BUMD

Salah satu rekomendasi yang diberikan Komisi III adalah optimalisasi penggunaan aset perusahaan. Jajang menekankan bahwa aset yang tidak aktif atau idle asset harus dianalisis dan dipertimbangkan untuk dijual agar dana tambahan bisa dialokasikan ke sektor yang lebih produktif. “Dengan memanfaatkan aset secara maksimal, kami berharap PT Jasa Sarana bisa meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban keuangan,” jelasnya.

Analisis mendalam juga menyoroti tata kelola usaha yang dinilai perlu diperbaiki. Jajang menyebutkan bahwa keuangan perusahaan saat ini masih menghadapi tantangan besar, dengan defisit yang terus-menerus menggerogoti modal. Dalam kesempatan tersebut, Komisi III berharap BUMD Jasa Sarana dapat mengambil langkah konkret untuk menekan pengeluaran tidak perlu dan meningkatkan pengembalian investasi.

“Main Agenda kami adalah mendorong perusahaan untuk melakukan perubahan manajemen yang lebih efisien. Jika tidak, defisit Rp3 miliar per tahun akan terus menggerogoti kinerja finansial BUMD tersebut,” tegas Jajang dalam sesi rapat kerja.

Penyebab Defisit dan Langkah Penyelesaiannya

Menurut data yang disampaikan, penyebab utama defisit PT Jasa Sarana meliputi nilai aset yang menyusut secara signifikan. Aset perusahaan yang semula bernilai di atas Rp1 triliun kini diperkirakan mencapai sekitar Rp500 miliar. Selain itu, utang perusahaan yang terus meningkat, mencapai Rp170 hingga Rp180 miliar, membuat nilai bersih aset hanya sekitar Rp400 miliar.

Jajang Rohana juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan BUMD. “Kami meminta PT Jasa Sarana untuk memperjelas struktur kepemilikan saham dan mengungkap sumber pendapatan yang tidak teratur,” katanya. Langkah ini diharapkan bisa menjadi dasar untuk memperbaiki kebijakan bisnis dan meningkatkan efisiensi operasional.

Komisi III berencana mengevaluasi lebih lanjut bisnis BUMD tersebut dalam beberapa bulan ke depan. Mereka ingin memastikan bahwa langkah penjualan aset pasif tidak hanya memberikan dana tambahan, tetapi juga mendorong transisi ke sektor yang lebih berpotensi menguntungkan. “Kami meninjau ulang seluruh aspek usaha, termasuk potensi kolaborasi dengan pihak swasta untuk memperkuat modal dan pengelolaan aset,” tambah Jajang.