Menteri PANRB: Pembangunan ZI Dorong Budaya Anti Korupsi dan Pelayanan Publik Prima

Menteri PANRB: Pembangunan ZI Dorong Budaya Anti Korupsi dan Pelayanan Publik Prima

Menteri PANRB – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah mengakhiri masa pendaftaran Zona Integritas (ZI) 2026 pada 30 Juni 2026. Periode ini menandai awal evaluasi untuk menilai apakah unit kerja layak memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Dalam pengumuman tersebut, Menteri PANRB Rini Widyantini menekankan pentingnya fokus pada hasil nyata pembangunan ZI, bukan hanya kepatuhan terhadap prosedur administratif.

Pengembangan ZI sebagai Fondasi Reformasi Birokrasi

Menteri Rini menjelaskan, pembangunan ZI merupakan langkah awal kritis dalam menjaga reformasi birokrasi tetap berjalan di jalur yang benar. Ia menegaskan bahwa keberhasilan program ini tidak bergantung pada satu faktor saja, melainkan pada konsistensi perubahan yang menyeluruh dan berkelanjutan.

“Integritas harus menjadi budaya, memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya di Jakarta, Rabu (8/7/2026).

Tiga Fokus Utama Pembangunan ZI

Dalam pelaksanaannya, tiga aspek utama menjadi dasar pengembangan ZI. Pertama, memperkuat integritas dengan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta pengembangan pengendalian internal. Kedua, meningkatkan kualitas layanan publik agar cepat, praktis, dan sesuai dengan harapan masyarakat. Ketiga, memastikan kemampuan kerja dan tanggung jawab setiap unit menjadi efektif, terukur, serta berorientasi pada capaian nyata.

Menurut Menteri Rini, ketiga elemen tersebut harus saling mendukung. Tanpa kinerja yang baik, integritas tidak akan mampu memberikan manfaat optimal. Sebaliknya, tanpa integritas yang kuat, kinerja tinggi tidak bisa membangun kepercayaan publik secara berkelanjutan.

Pembangunan ZI juga sejalan dengan arahan Presiden dan Wakil Presiden tentang transformasi birokrasi menjadi bersih, efektif, dan dapat dipercaya. Terlebih di era digital yang menuntut akuntabilitas dan kecepatan layanan.

Komitmen untuk Perubahan Sistemik

Kementerian PANRB mencatat lebih dari 16.734 unit kerja dari berbagai instansi pemerintah, mulai dari pusat hingga daerah, telah mengusulkan predikat ZI. Dari jumlah tersebut, 2.983 unit kerja meraih WBK, sementara 430 unit kerja mencapai predikat tertinggi, yaitu WBBM.

Menurut Rini, komitmen institusi dalam mencapai ZI menunjukkan bahwa program ini bukan sekadar pencapaian predikat, melainkan proses perubahan mendasar dalam budaya kerja. “lntegritas bukan hanya dibuktikan oleh bukti administratif, namun dibuktikan dengan kinerja nyata yang akan menjadi investasi masa depan untuk membangun birokrasi yang mumpuni,” tambahnya.