Skip to content
Royal desk
Juni 24, 2026 ArusKabar menyajikan berita terbaru, analisis tajam, dan update penting setiap hari dengan gaya yang jelas dan terpercaya.
News

What Happened During: Saksi Akui Antarkan Rp 8,5 Miliar Ke Ade Kunang, Ijon Proyek atau Pinjaman?

William Thomas 3 mins read

What Happened During: Ade Kunang Terima Rp 8,5 Miliar, Apa Proyek atau Pinjaman? What Happened During – Kasus dugaan korupsi ijon yang menyeret Ade Kuswara

What Happened During: Saksi Akui Antarkan Rp 8,5 Miliar Ke Ade Kunang, Ijon Proyek atau Pinjaman?

What Happened During: Ade Kunang Terima Rp 8,5 Miliar, Apa Proyek atau Pinjaman?

What Happened During – Kasus dugaan korupsi ijon yang menyeret Ade Kuswara Kunang, mantan Bupati Bekasi, dan ayahnya HM Kunang, kembali memperoleh perhatian publik setelah sidang di Pengadilan Negeri Tipikor Bandung, Senin (22/6/2026). Dalam persidangan, tujuh saksi dihadirkan untuk memberikan kesaksian, termasuk Sarjan, seorang terpidana yang secara terbuka mengakui telah menyerahkan uang ke Ade Kunang. Kesaksian ini menjadi bagian penting dalam memperjelas alur What Happened During, terutama terkait penggunaan dana yang mencapai Rp8,5 miliar.

Konteks Kasus dan Peran Ade Kunang

Kasus ini terkait dengan dugaan korupsi ijon yang melibatkan penggunaan dana desa secara tidak benar. Ade Kunang, selaku mantan bupati, diduga terlibat dalam pengalihan dana untuk proyek yang tidak transparan. Meski dirinya mengklaim penerimaan uang tersebut sebagai pinjaman, pengakuan dari saksi menjadi bahan bukti yang mengarah pada pertanyaan serius tentang kejelasan alur What Happened During. Pihak penuntut berupaya memperjelas peran Ade dalam pengelolaan dana, sementara pihak terdakwa berusaha membela dengan alasan transaksi keuangan.

Bukti yang Diberikan Saksi

Dalam persidangan, sejumlah saksi seperti Muhammad Riza, mantan ajudan Ade Kunang; Sugiharto, anggota tim suksesnya; dan Ricky Yuda Bhakti alias Nyai, memberikan kesaksian yang mendukung klaim dana Rp8,5 miliar. Kesaksian tersebut menjelaskan bahwa uang tersebut diserahkan dalam bentuk bungkusan dan dinyatakan sebagai bentuk bantuan keuangan. Namun, ada juga saksi seperti Rahmat Hidayat dan Suwaji yang menyebutkan bahwa uang tersebut terkait langsung dengan proyek ijon. Abeng Arif, mantan sekretaris desa, menambahkan bahwa Ade Kunang memiliki akses penuh dalam mengalihkan dana tersebut. Dengan adanya kesaksian yang bervariasi, What Happened During semakin menjadi fokus pembahasan dalam sidang.

Proyek ijon sendiri dikaitkan dengan pembangunan infrastruktur yang diduga tidak sesuai dengan target awal. Dana desa yang seharusnya digunakan untuk program sosial atau pemberdayaan masyarakat, justru dialihkan ke proyek yang dianggap tidak transparan. Saksi seperti Sugiharto mengungkapkan bahwa pengalihan dana tersebut terjadi secara berkelanjutan selama beberapa periode. Pengakuan ini memberikan gambaran bahwa What Happened During tidak hanya terbatas pada satu transaksi, tetapi mencakup pola pengelolaan keuangan yang terstruktur.

Kelompok saksi yang diperiksa juga menyoroti peran HM Kunang, ayah Ade, dalam kasus ini. Tampaknya, dana Rp8,5 miliar yang diserahkan ke Ade Kunang juga terkait dengan kegiatan keluarga. Hal ini memicu pertanyaan apakah dana tersebut merupakan pinjaman biasa atau bagian dari skema korupsi yang lebih luas. Sidang berlangsung sengit dengan para saksi memberikan penjelasan yang bertolak belakang, sehingga What Happened During menjadi bahan diskusi yang menarik bagi publik.

Perkembangan kasus ini juga memperlihatkan dampak besar terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah. Pengakuan saksi bahwa uang sebesar Rp8,5 miliar diterima Ade Kunang menimbulkan tanda tanya mengenai transparansi penggunaan dana desa. Sementara itu, Ade Kunang tetap membela diri dengan menyatakan bahwa uang tersebut diberikan sebagai pinjaman. Tapi, fakta bahwa uang tersebut dikirimkan dalam jumlah besar dan frekuensi tinggi, menunjukkan kemungkinan adanya keuntungan pribadi. What Happened During dalam kasus ini tidak hanya menyangkut dana, tetapi juga kebijakan pemerintahan yang dianggap tidak akuntabel.

Leave a reply