Wabup Bandung Barat Bakal Panggil Kemenag dan Sekolah Soal Guru MTs Dipecat Usai Ajukan Cuti Hamil

Wabup Bandung Barat Bakal Panggil Kemenag dan Sekolah Soal Guru MTs Dipecat Usai Ajukan Cuti Hamil

Wabup Bandung Barat Bakal Panggil Kemenag – Dalam upaya mengungkap kejadian pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak terhadap seorang guru di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Muslimin Citapen, Cihampelas, Bandung Barat, Wakil Bupati Asep Ismail mengatakan akan memanggil Kementerian Agama (Kemenag) serta sekolah tersebut untuk menelusuri alasan di balik pemecatan guru tersebut. Peristiwa ini memicu perhatian publik karena terjadi setelah Nisfa Widia, seorang pendidik yang sedang menjalani cuti hamil, mengajukan izin untuk mengambil jeda tiga bulan sebelum melahirkan anak keduanya.

Detail Kasus Pemecatan Guru MTs

Nisfa Widia, yang tinggal di Kampung Cisarongge, Desa Mekarmukti, Cihampelas, dikabarkan diberhentikan dari tugasnya tanpa pemberitahuan sebelumnya setelah mengajukan cuti hamil saat usia kehamilan mencapai tujuh bulan. Meski telah melalui prosedur formal untuk mengajukan izin, sekolah menganggapnya sebagai pengunduran diri dan langsung melakukan PHK. Fakta ini menimbulkan pertanyaan tentang kebijakan Kemenag dan sekolah dalam menangani cuti hamil bagi pendidik.

Sebagai langkah transparansi, Wabup Bandung Barat menegaskan bahwa ia akan memanggil Kemenag dan pihak sekolah untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut. “Kami ingin mengetahui alasan pasti di balik keputusan ini, apakah sesuai aturan atau ada kebijakan khusus yang diterapkan,” ujarnya dalam pernyataan resmi. Kebijakan ini juga diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk menghindari terulangnya kasus serupa di masa depan.

Kasus ini memperlihatkan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan hak cuti hamil oleh guru, terutama di lingkungan pendidikan yang mengharuskan kehadiran pegawai tetap selama masa pembelajaran.

Langkah Wabup Bandung Barat

Dalam rangka memastikan keadilan, Wabup Bandung Barat telah meminta tim investigasi untuk mengumpulkan data lebih rinci terkait PHK Nisfa. Ia juga berencana menyampaikan temuan tersebut ke pihak berwenang, termasuk Dinas Pendidikan Kota Bandung, sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan baru. “Kami ingin menghindari praktik diskriminasi terhadap guru perempuan yang mengambil cuti hamil,” terang Wabup.

Pemanggilan Kemenag dan sekolah akan menjadi langkah awal dalam proses penyelidikan. Wabup meminta kedua pihak menjelaskan prosedur PHK dan apakah Nisfa telah memenuhi syarat untuk cuti hamil sesuai peraturan yang berlaku. Selain itu, ia juga ingin mengetahui apakah ada kesepakatan antara sekolah dengan Kemenag untuk menegakkan aturan khusus dalam hal ini. “Kami percaya setiap guru memiliki hak untuk mengambil cuti hamil tanpa terganggu dari kinerja mereka,” tambahnya.

Kebijakan ini juga menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat. Sejumlah warga menyayangkan tindakan sekolah yang langsung mengakhiri kontrak Nisfa, sementara yang lain menilai itu wajar karena kehamilan dianggap sebagai alasan untuk cuti, bukan pengunduran diri. Dalam konteks ini, Wabup Bandung Barat berharap bisa menjadi mediator yang mendorong solusi seimbang antara kebijakan sekolah dan hak-hak pendidik.

Sebagai upaya memperkuat posisi, Wabup juga berencana menggandeng serikat guru untuk meninjau kembali peraturan PHK. Ia menekankan bahwa kebijakan ini harus mengutamakan keadilan, kesejahteraan pendidik, dan konsistensi dalam penerapan aturan. “Ini adalah kesempatan untuk memperbaiki sistem agar lebih manusiawi dan mendorong kesejahteraan guru,” tutur Wabup.