Key Strategy: KPK Periksa Mantan Anak Buah Budi Karya Sumadi Terkait Kasus Proyek Jalur Kereta DJKA

KPK Periksa Mantan Anak Buah Budi Karya Sumadi Terkait Kasus Proyek Jalur Kereta DJKA

Key Strategy – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memulai investigasi lebih lanjut dalam kasus dugaan korupsi proyek jalur kereta api DJKA dengan memeriksa Danto Restyawan, mantan pejabat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Pemeriksaan ini dilakukan pada Kamis, 25 Juni 2026, sebagai bagian dari upaya Key Strategy KPK untuk mengungkap lebih banyak detail terkait pengelolaan dana proyek yang mencapai nilai miliaran rupiah. Danto, yang menjabat Direktur Lalu Lintas DJKA pada periode 2019–2021, diperiksa sebagai saksi atas dugaan keterlibatan dalam proses pengadaan dan pengawasan proyek infrastruktur kereta api.

Proyek Jalur Kereta DJKA yang Menjadi Sorotan

Proyek jalur kereta api DJKA menjadi pusat perhatian karena berpotensi mengungkap praktik korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat tinggi. Key Strategy KPK menekankan pemeriksaan saksi-saksi yang berada dalam rantai keputusan hingga penggunaan dana. Proyek ini tersebar di berbagai wilayah, termasuk Sulawesi, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera, dan bahkan sampai ke Medan. Danto, yang pernah bekerja di bawah kepemimpinan Budi Karya Sumadi, menjadi salah satu tokoh yang menjadi sasaran penyelidikan karena diperkirakan memiliki akses informasi mengenai pengalihan keputusan teknis dan keuangan.

Proses Pemeriksaan dan Fokus Investigasi

Pemeriksaan Danto berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, menurut pernyataan Budi Prasetyo, juru bicara KPK. Dalam Key Strategy yang digunakan, penyidik menitikberatkan pada penjelasan Danto mengenai proses pengadaan, pembagian kontrak, serta aliran dana yang diduga berpotensi disalahgunakan. Danto, yang hadir sesuai undangan penyidik, diperkirakan akan memberikan keterangan mengenai hubungan dinasionalnya dengan mantan menteri Budi Karya Sumadi, serta kesaksian mengenai adanya peran aktif atau perintah dalam pengawasan proyek.

Penyelidikan KPK juga menyasar aliran dana proyek yang diduga mengalir ke berbagai pihak. Dalam Key Strategy ini, fokus KPK tidak hanya pada sumber dana, tetapi juga pada cara penggunaan dana tersebut, termasuk kemungkinan adanya kontrak yang tidak transparan atau pembagian keuntungan yang tidak tercatat. Selain Danto, ada beberapa nama yang disebut dalam dugaan keterlibatan korupsi, seperti Robby Kurniawan, mantan staf khusus Budi Karya Sumadi, yang sebelumnya dikabarkan menerima uang dari pihak tertentu.

Kasus DJKA ini terkait dengan keputusan pemerintah untuk mempercepat pembangunan jalur kereta api, yang sebagian besar dianggap sebagai bagian dari Key Strategy pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur transportasi. Namun, KPK mengingatkan bahwa kecepatan progres proyek tidak selalu mencerminkan transparansi dan keakuratan dalam pengelolaannya. Investigasi terus berlangsung untuk mengungkap apakah ada kebijakan yang diambil berdasarkan tekanan politik atau kepentingan pribadi.

Adapun dalam persidangan kasus DJKA di Medan, majelis hakim pernah meminta Budi Karya Sumadi memberikan kesaksian mengenai peran dan kebijakan yang dilakukan selama masa jabatannya. Ini menunjukkan bahwa KPK menempatkan Key Strategy dengan menyelidiki seluruh rantai kebijakan dan keputusan yang berdampak pada pengelolaan proyek. Penyidik juga memeriksa kemungkinan adanya kesepakatan antara pejabat DJKA dengan pihak swasta untuk mempercepat pengerjaan proyek dengan biaya yang lebih tinggi.

Sebagai bagian dari Key Strategy penyelidikan, KPK menggandeng tim auditor independen untuk memeriksa laporan keuangan proyek selama beberapa tahun terakhir. Tujuannya adalah untuk memverifikasi apakah ada kesenjangan atau kesalahan dalam penggunaan anggaran. Danto, sebagai mantan pejabat, menjadi salah satu sumber informasi yang diharapkan bisa memberikan gambaran lengkap mengenai mekanisme pengambilan keputusan dalam proyek tersebut.