Historic Moment: Di Munas NU, Prabowo Sebut Banyak BUMN Jadi Celah Korupsi dan Bebani Keuangan Negara

Historic Moment: Prabowo Subianto Soroti Kebocoran Keuangan dan Korupsi dalam BUMN di Munas NU

Historic Moment – Dalam sebuah historic moment yang menarik perhatian publik, Prabowo Subianto, mantan ketua umum Partai Gerindra dan bekas presiden RI, mengkritik peran BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dalam menciptakan celah korupsi serta menjadi beban keuangan negara. Pidato yang disampaikannya di acara Musyawarah Nasional Alim Ulama (Munas NU) 2026 di Bangkalan, Jawa Timur, Selasa, 23 Juni 2026, menjadi momen penting dalam diskusi kebijakan ekonomi dan reformasi tata kelola dana publik.

Prabowo: BUMN Harus Efisien, Bukan Sumber Masalah

Prabowo menekankan bahwa BUMN seharusnya menjadi mitra pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, menurutnya, banyak perusahaan BUMN yang justru menjadi tempat praktik korupsi yang menggerogoti anggaran negara. “BUMN harus menjadi pelaku efisiensi, bukan sumber beban keuangan negara,” ujarnya, sambil menyoroti urgensi perbaikan transparansi dan pengawasan internal.

“Banyak perusahaan BUMN menjadi celah untuk praktik korupsi serta menambah beban keuangan negara,” kata Prabowo dalam pidatonya, memicu respon tajam dari peserta Munas NU.

Sebagai mantan kepala negara, Prabowo mengingatkan bahwa pemerintah perlu lebih teliti dalam mengelola BUMN, khususnya dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas. Ia menyoroti bahwa beban keuangan yang terus meningkat akibat korupsi di sektor BUMN telah memengaruhi kemampuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk dalam hal pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Historic Moment: Tantangan dan Tanggung Jawab Ulama dalam Reformasi

Pada historic moment ini, Prabowo juga meminta peran aktif para ulama dan tokoh NU dalam memantau penggunaan dana negara. Menurutnya, lembaga keagamaan memiliki tanggung jawab untuk menjadi penjaga kebijakan yang transparan. “Kita perlu menggandeng ulama sebagai pengawas, agar BUMN tidak menjadi alat kekuasaan yang disalahgunakan,” tegasnya.

Prabowo menyoroti bahwa korupsi dalam BUMN bukan hanya masalah teknis, tetapi juga mencerminkan kinerja pemerintah dalam memastikan efisiensi pengelolaan dana. Ia menambahkan bahwa dalam era globalisasi, perusahaan milik negara harus mampu bersaing dan menjadi contoh baik bagi dunia usaha lainnya. “Kalau BUMN tidak bisa menjadi pelaku efisiensi, maka itu akan menjadi historic moment yang mengecewakan bagi rakyat,” ujarnya.

Kritik Prabowo ini mendapat respons dari peserta Munas NU yang menyebut bahwa isu korupsi dalam BUMN memang menjadi perhatian utama. Beberapa peserta menyatakan bahwa reformasi sistem pengawasan di sektor BUMN harus segera dilakukan agar tidak terus menggerogoti kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. “Dengan historic moment ini, kita bisa memulai langkah-langkah nyata untuk transparansi,” imbuh salah satu peserta.