Pemerintah Siapkan Perpres Pengalihan Saham Whoosh untuk Jaga Keberlanjutan Layanan
Aruskabar.com – Pemerintah Siapkan Perpres Pengalihan Saham Whoosh sebagai dasar hukum penataan kepemilikan PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) kepada Kementerian Keuangan. Regulasi ini juga disiapkan untuk mengatur penyelesaian kewajiban keuangan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung, tanpa mengabaikan kelangsungan layanan Whoosh bagi masyarakat.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga proyek kereta cepat tetap berjalan secara berkelanjutan. Penataan struktur saham dan pengelolaan beban finansial dipandang perlu dilakukan dalam satu kerangka aturan yang jelas, sehingga prosesnya memiliki arah, prosedur, dan pembagian tanggung jawab yang pasti.
Dalam penyusunannya, pemerintah menaruh perhatian pada dua hal utama: operasional kereta cepat harus tetap lancar dan penanganan kewajiban proyek tidak menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dengan demikian, perubahan tata kelola diharapkan tidak memengaruhi pelayanan perjalanan di jalur Jakarta–Bandung.
Koordinasi Kementerian dan Lembaga
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Evita Manthovani, mengatakan penyusunan Peraturan Presiden dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Pihak yang terlibat antara lain Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara serta Badan Pengelola Investasi Danantara.
“Pemerintah saat ini sedang menyiapkan landasan hukum dalam bentuk Perpres mengenai keberlanjutan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) melalui pengalihan saham PSBI ke pemerintah, ke Kementerian Keuangan,” katanya di Jakarta, Jumat (9/10/2026).
Koordinasi diperlukan karena kebijakan ini menyentuh sejumlah aspek sekaligus, mulai dari kepemilikan perusahaan, pengelolaan aset negara, pembiayaan, hingga kesinambungan transportasi publik. Melalui Perpres, pemerintah ingin memastikan setiap lembaga memahami peran dan kewenangannya dalam proses tersebut.
Pemerintah Siapkan Perpres Pengalihan Saham Whoosh bukan semata-mata untuk memindahkan kepemilikan PSBI. Aturan itu juga akan menjadi payung bagi langkah lanjutan dalam mengelola kewajiban finansial proyek secara tertata dan sesuai tata kelola negara.
Operasional Kereta Cepat Tetap Diprioritaskan
Kelancaran operasional Whoosh menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan kebijakan. Kereta Cepat Jakarta–Bandung telah beroperasi sebagai moda transportasi yang melayani kebutuhan mobilitas penumpang, sehingga perubahan administratif maupun struktur kepemilikan tidak diharapkan mengganggu layanan hariannya.
Pemerintah ingin memastikan perjalanan kereta tetap berjalan konsisten, termasuk dari sisi keandalan layanan dan kepastian bagi pengguna. Karena itu, penataan kepemilikan perusahaan perlu dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan operasional yang sudah berjalan.
Pemisahan antara proses penataan finansial dan kebutuhan layanan publik menjadi penting. Pengalihan saham PSBI kepada Kementerian Keuangan diharapkan dapat berjalan sesuai aturan, sementara Whoosh tetap menjalankan fungsinya sebagai sarana transportasi di koridor Jakarta–Bandung.
Mekanisme Penyelesaian Kewajiban Keuangan
Selain pengalihan saham, Perpres yang disiapkan akan memuat mekanisme penyelesaian beban keuangan proyek Whoosh. Pemerintah menyiapkan pengaturan tersebut agar kewajiban yang ada dapat ditangani secara terukur, terarah, dan tidak mengganggu kemampuan perusahaan menjalankan operasionalnya.
Penanganan kewajiban proyek juga dirancang dengan prinsip kehati-hatian terhadap postur APBN. Pemerintah menekankan pentingnya mencari skema yang menjaga kesinambungan proyek tanpa menimbulkan tekanan yang tidak diinginkan terhadap anggaran negara.
Landasan hukum melalui Perpres diharapkan memberi kepastian bagi seluruh pihak yang terkait. Setelah regulasi tersebut rampung, proses pengalihan saham dan pengelolaan kewajiban keuangan dapat dilakukan berdasarkan ketentuan yang lebih tegas.
Dampak Kebijakan bagi Pengguna Whoosh
Bagi masyarakat, hal yang paling penting dari kebijakan ini adalah keberlangsungan layanan kereta cepat. Pemerintah menempatkan operasional Whoosh sebagai prioritas agar pengguna tetap memperoleh layanan perjalanan yang andal di tengah proses penataan tata kelola proyek.
Pemerintah Siapkan Perpres Pengalihan Saham Whoosh untuk menyatukan kebutuhan penataan kepemilikan dengan pengelolaan pembiayaan. Dengan langkah tersebut, pemerintah berharap perubahan struktur perusahaan tidak mengurangi fungsi Whoosh sebagai transportasi publik.
FAQ Pengalihan Saham Whoosh
Apa tujuan Perpres pengalihan saham Whoosh?
Perpres disiapkan sebagai landasan hukum pengalihan saham PSBI kepada Kementerian Keuangan sekaligus pengaturan penyelesaian kewajiban keuangan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung.
Apakah layanan Whoosh akan berhenti selama proses pengalihan saham?
Pemerintah menegaskan kelancaran operasional Whoosh menjadi salah satu prinsip utama. Penataan kepemilikan dan kewajiban keuangan diharapkan tidak mengganggu pelayanan perjalanan bagi penumpang.
Apakah penyelesaian kewajiban proyek akan membebani APBN?
Pemerintah menyusun pengaturan dengan prinsip agar penanganan kewajiban proyek tidak memberi tekanan pada postur APBN, sambil tetap menjaga kemampuan Whoosh untuk beroperasi.