New Policy: Selat Hormuz Bakal Berbayar? Iran Susun Skema Baru Setelah Kesepakatan dengan AS

Iran Umumkan New Policy Selat Hormuz Pasca Kesepakatan dengan AS

New Policy menjadi fokus utama dalam pengumuman terbaru Pemerintah Iran terkait pengelolaan Selat Hormuz. Setelah kesepakatan strategis dengan Amerika Serikat, negara-negara Timur Tengah memperhatikan perubahan sistem yang diharapkan mengubah dinamika keamanan dan ekonomi di jalur laut kritis ini. Rencana ini menawarkan skema pengaturan baru untuk kapal yang melewati Selat Hormuz, termasuk kemungkinan diterapkannya tarif maritim sebagai bagian dari New Policy yang diusulkan.

Detail New Policy dan Konflik Masa Lalu

Kesepakatan antara Iran dan AS, yang ditandatangani bulan lalu, diharapkan menyelesaikan krisis yang memicu blokade terhadap negara-negara Arab. Sebagai hasilnya, New Policy ini dirancang untuk memperkuat kontrol Iran terhadap Selat Hormuz, sekaligus mengurangi risiko serangan terhadap kapal tanker. Pemerintah Iran menyatakan bahwa kebijakan baru ini akan berlaku setelah masa negosiasi 60 hari berakhir, dengan beberapa aspek diatur melalui pengenalan biaya bagi pengguna jalur laut.

Menurut laporan The Guardian, Jumat, 18 Juni 2026, pembicaraan mengenai New Policy berlangsung intensif dalam beberapa minggu terakhir. Kesepakatan tersebut mencakup komitmen AS untuk menghentikan tindakan militer terhadap Iran, yang selama ini mengganggu kegiatan pelayaran. Dengan adanya New Policy, Selat Hormuz, yang merupakan jalur utama pengiriman minyak global, akan memiliki sistem pengawasan lebih ketat, dengan pengenalan mekanisme pembayaran sebagai salah satu elemen penting.

Respon dari Negara Tetangga dan Pertanyaan Muncul

Reaksi terhadap New Policy tidak terlepas dari perhatian negara-negara tetangga, terutama Arab Saudi. Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud, mengkritik kebijakan Iran yang dinilai terkesan mengubah aturan tanpa dasar yang jelas. “Pengelolaan selat berjalan baik sebelum konflik. Tidak ada masalah keselamatan, lingkungan, atau kebebasan kapal. Jadi mengapa kini, akibat konflik, kita harus menerima pengaturan baru yang dipaksakan? Bagi saya, ini tidak masuk akal,” ujarnya dalam pernyataan resmi.

Selain itu, New Policy juga memicu perdebatan mengenai dampaknya terhadap perdagangan internasional. Kritikus menilai bahwa pengenalan tarif maritim bisa meningkatkan biaya pengiriman energi, terutama bagi negara-negara yang bergantung pada pasokan minyak dari Timur Tengah. Namun, pendukung kebijakan ini berargumen bahwa sistem yang lebih terstruktur akan meningkatkan kepastian keamanan dan stabilitas di wilayah tersebut.

Dalam perjalanan negosiasi, Iran dan AS terus menekankan pentingnya New Policy sebagai bagian dari penyelesaian konflik regional. Kesepakatan ini diharapkan tidak hanya mengurangi ketegangan, tetapi juga membuka peluang kerja sama ekonomi yang lebih luas. Pemerintah Iran menyatakan bahwa kebijakan baru ini akan memberikan insentif bagi kapal yang mematuhi aturan, sementara kapal yang tidak mematuhi mungkin akan dikenai denda.

Sebagai bagian dari New Policy, Iran juga menolak wacana pembentukan misi angkatan laut Eropa untuk mengawasi jalur laut tersebut. Meski demikian, AS tetap memperkenalkan usulan monitoring oleh organisasi internasional sebagai bentuk kepastian bersama. Kebijakan ini menunjukkan komitmen Iran untuk mengatur Selat Hormuz secara mandiri, namun tetap terbuka terhadap kerja sama multilateral.

Pengenalan New Policy di Selat Hormuz juga dipandang sebagai langkah diplomatik Iran untuk meningkatkan kredibilitasnya di panggung global. Dengan berlakunya skema pengelolaan baru, Iran berharap mampu menegaskan posisinya sebagai pengelola utama jalur laut strategis ini. Namun, tantangan utamanya adalah menyeimbangkan antara kontrol ekonomi dan kebebasan navigasi kapal internasional.