Latest Program: Kunjungan Kerja Gibran Libatkan Mahasiswa, Komisi X Ingatkan Jangan Sampai Membungkam Daya Kritis
Kunker Gibran dan Partisipasi Mahasiswa dalam Program Terbaru Latest Program - Dalam rangka mengevaluasi kebijakan pemerintah, Latest Program kunjungan kerja
Kunker Gibran dan Partisipasi Mahasiswa dalam Program Terbaru
Latest Program – Dalam rangka mengevaluasi kebijakan pemerintah, Latest Program kunjungan kerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencakup keterlibatan aktif mahasiswa sebagai salah satu komponen penting. Inisiatif ini diapresiasi oleh Wakil Ketua Komisi X DPRRI, Lalu Hadrian Irfani, yang menilai bahwa partisipasi generasi muda dalam pengawasan pembangunan bisa memperkaya perspektif dalam meninjau pelaksanaan kebijakan. “Melibatkan mahasiswa dalam program ini adalah langkah strategis untuk membangun kesadaran akan peran mereka dalam mengawasi progres kebijakan nasional,” ujarnya saat berbicara di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 18 Juni 2026.
Tujuan Kunjungan Kerja dan Pentingnya Keterlibatan Mahasiswa
Kunjungan kerja yang dilakukan Gibran ke Ende (NTT), Gorontalo, dan Papua dirancang untuk memastikan program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) berjalan efektif. Lalu Hadrian menggarisbawahi bahwa mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengamati langsung bagaimana kebijakan pemerintah berdampak di luar Jawa, yang selama ini sering dikaitkan dengan daerah pemukiman. “Program seperti MBG dan KDMP perlu dipantau secara mendalam, karena keterlibatan mahasiswa dapat membantu menemukan celah-celah yang mungkin terlewat oleh pihak lain,” tambahnya.
Dalam kunjungan tersebut, mahasiswa didorong untuk berperan aktif dalam diskusi, observasi, dan pembuatan laporan. Selain itu, mereka juga diberikan pelatihan dasar mengenai cara mengevaluasi kebijakan secara objektif. “Mahasiswa harus dilatih untuk mampu mengkritisi secara konstruktif, sehingga mereka bisa menjadi mitra yang berdaya guna dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas,” jelas Lalu. Keikutsertaan mereka diharapkan bisa menjadi pemicu perubahan kebijakan yang lebih inklusif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Komitmen terhadap Daya Kritis dan Peran Mahasiswa
Wakil Ketua Komisi X DPRRI, Lalu Hadrian, menekankan bahwa partisipasi mahasiswa dalam Latest Program tidak boleh membuat daya kritis mereka terkikis. “Kita harus memastikan bahwa mereka tetap bisa memberikan kritik yang tajam namun konstruktif,” katanya. Menurut Lalu, kritik dari kalangan muda adalah elemen penting dalam menilai apakah kebijakan pemerintah benar-benar mensejahterakan seluruh wilayah Indonesia.
Dalam kunjungan ke berbagai daerah, Gibran memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengajukan pertanyaan terbuka dan menyampaikan aspirasi mereka. “Program ini tidak hanya sekadar evaluasi, tetapi juga sarana untuk memperdalam pemahaman mahasiswa mengenai kerangka kebijakan yang dijalankan pemerintah,” ujarnya. Dengan demikian, Latest Program diharapkan bisa menjadi platform untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
Menurut Lalu, partisipasi mahasiswa dalam Latest Program adalah langkah awal menuju pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat. “Mereka mewakili suara masa depan, dan kita perlu mendengarkan apa yang mereka sampaikan,” tegasnya. Dengan membangun hubungan antara pemerintah dan generasi muda, kebijakan nasional bisa lebih terarah dan sesuai dengan dinamika masyarakat yang berubah cepat. Program ini juga menjadi contoh bagus dalam mengintegrasikan pendidikan politik dengan praktik kebijakan nyata.
Kehadiran mahasiswa dalam Latest Program bukan hanya untuk menonton, tetapi juga untuk berkontribusi secara langsung. Mereka diberikan fasilitas untuk menulis laporan singkat dan berdiskusi dengan pejabat setempat. “Dengan adanya partisipasi ini, kebijakan bisa dilihat dari perspektif yang lebih luas, termasuk dari sudut pandang masyarakat muda,” kata Lalu. Ia menambahkan bahwa ini adalah langkah awal dalam mendorong keterlibatan masyarakat luas dalam pengawasan kebijakan, yang sebelumnya terbatas pada kalangan tertentu.
