Main Agenda: Dasco Langsung Telepon Dirut Pertamina Usai 55.000 Buruh Terancam PHK Akibat Krisis Gas Industri
i 55.000 Buruh Terancam PHK Akibat Krisis Gas Industri Main Agenda menjadi fokus utama dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi sektor manufaktur setelah
Dasco Langsung Telepon Dirut Pertamina Usai 55.000 Buruh Terancam PHK Akibat Krisis Gas Industri
Main Agenda menjadi fokus utama dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi sektor manufaktur setelah kelangkaan gas industri mengancam 55.000 pekerja. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad langsung menghubungi Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, setelah mendengar kekhawatiran Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, tentang risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) yang bisa terjadi jika krisis bahan bakar industri tidak segera diatasi. Main Agenda ini dianggap sangat penting dalam menangani krisis yang menimpa sektor manufaktur, yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Keluhkan Kelangkaan Gas Industri
Isu kelangkaan gas industri semakin memanas saat Rakernas KSPI di The Acacia Hotel, Jakarta, Selasa, 23 Juni 2026. Dalam acara tersebut, Andi Gani Nena Wea memaparkan bahwa kenaikan harga gas dan kelangkaannya berpotensi menyebabkan 55.000 buruh kehilangan pekerjaan dalam waktu dekat. Main Agenda yang diusung oleh Dasco dan para anggota DPR lainnya bertujuan untuk mendiskusikan solusi jangka pendek dan menengah yang bisa meringankan beban perusahaan serta pekerja. KSPI juga menyoroti ketergantungan sektor manufaktur pada bahan bakar industri yang semakin menghawatirkan.
“Main Agenda ini adalah upaya untuk memastikan krisis gas industri tidak mengakibatkan PHK massal di sektor manufaktur. Jika tidak segera diberi solusi, dampaknya akan sangat berat bagi para pekerja,” tutur Andi Gani.
Dasco, dalam rapat tersebut, meminta penjelasan dari Simon Mantiri mengenai langkah yang telah diambil Pertamina untuk menstabilkan pasokan gas. Ia menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah dan perusahaan energi dalam menghindari kerugian besar terhadap masyarakat. Pertamina, sebagai penyedia utama bahan bakar industri, dinilai perlu mengevaluasi kembali kebijakan pengelolaan pasokan dan harga gas agar tidak membebani produsen sektor manufaktur.
Respons Pertamina dan Pemerintah Terhadap Krisis Gas Industri
Selain menghubungi Simon Mantiri, Dasco juga menyoroti pentingnya dukungan pemerintah dalam mengatasi krisis gas industri. Ia menekankan bahwa Main Agenda ini bukan hanya soal solusi dari Pertamina, tetapi juga melibatkan kebijakan yang diambil oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta pemerintah daerah. Pertamina diharapkan mampu berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan pasokan gas tetap stabil dan harga terjangkau bagi produsen.
KSPI menyarankan beberapa langkah seperti penyesuaian harga gas industri, peningkatan efisiensi penggunaan bahan bakar, dan pengalokasian subsidi yang lebih besar. Main Agenda yang diusung DPR juga akan meminta evaluasi terhadap kebijakan impor gas dan investasi dalam sumber daya lokal. Dengan demikian, upaya ini diharapkan mampu meminimalkan risiko PHK dan menjaga daya beli masyarakat di sektor manufaktur.
Impak Krisis Gas Industri pada Perekonomian dan Masyarakat
Krisis gas industri tidak hanya memengaruhi produktivitas perusahaan, tetapi juga berpotensi mengganggu daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Sejumlah produsen manufaktur, terutama yang memproduksi barang konsumsi, mengalami penurunan produksi karena pasokan bahan bakar terbatas. Main Agenda yang diusung DPR dan KSPI bertujuan untuk menghindari dampak berkepanjangan dari krisis ini, sehingga mampu menjaga ketahanan perekonomian nasional.
Dasco mengatakan bahwa kelangsungan usaha sektor manufaktur sangat bergantung pada kebijakan harga dan pasokan energi. Ia menegaskan bahwa Main Agenda ini menjadi perhatian utama pihak legislatif untuk memastikan langkah-langkah yang diambil efektif dan tepat waktu. Dengan koordinasi yang baik, diharapkan pasokan gas industri bisa dipulihkan, sehingga meminimalkan risiko PHK dan menjamin ketersediaan produk-produk industri untuk pasar nasional dan internasional.
