Visit Agenda: DPR Desak Polisi Segera Tangkap Pelaku Penyekapan Sadis Perempuan di Kabupaten Bandung

Visit Agenda: DPR Desak Polisi Segera Tangkap Pelaku Penyekapan Sadis di Kabupaten Bandung

Visit Agenda menjadi perhatian utama setelah dugaan penyekapan sadis terhadap seorang perempuan di Kabupaten Bandung mencuri sorotan publik. Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Sari Yuliati, mengatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam kasus ini harus diberantas secara tegas. “Kami turut prihatin atas tragedi yang menimpa korban, YTR. Kekerasan yang dialaminya adalah pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, dan kami mengecam tindakan penyekapan serta penganiayaan yang dilakukan,” ujarnya dalam pernyataan resmi yang diterima Parlementaria di Jakarta, Minggu (21/6/2026). Sari menekankan bahwa kasus ini tidak hanya tentang tindak pidana biasa, tetapi juga menggambarkan bentuk kekerasan berbasis gender yang merugikan korban secara fisik dan psikologis.

Kasus Penyekapan Sadis yang Menjadi Sorotan

Kasus penyekapan sadis ini terjadi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dan telah memicu respons cepat dari berbagai pihak. Menurut informasi yang dihimpun, korban mengalami penderitaan yang luar biasa, dengan tindakan penganiayaan yang terus-menerus hingga membuatnya kehilangan kemampuan berbicara. “Kami meminta polisi segera melakukan tindakan hukum untuk menangkap pelaku dan mengusut kasus ini hingga tuntas,” tegas Sari. Ia menilai bahwa kepolisian harus bergerak cepat untuk menegakkan keadilan, terutama karena kasus ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk menangani kekerasan terhadap perempuan secara serius.

Call to Action dari DPR: Keterlibatan UU TPKS dan KUHP

Dalam rangka mendukung penegakan hukum, Sari Yuliati menekankan pentingnya penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk memastikan pelaku mendapatkan hukuman yang proporsional. “Visit Agenda ini harus menjadi momentum untuk menegaskan komitmen kita dalam melindungi perempuan, baik melalui perlindungan hukum maupun pencegahan tindakan kekerasan di masa depan,” ujarnya. DPR RI, sebagai lembaga legislatif, mengimbau agar kepolisian tidak hanya menangkap pelaku, tetapi juga mengusut penyebab kekerasan tersebut, termasuk kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain dalam proses penyekapan.

Pelaku Harus Diberi Hukuman yang Tegas

Kasus ini menjadi contoh bagaimana kekerasan terhadap perempuan bisa terjadi di lingkungan sehari-hari, bahkan dengan dugaan penyekapan yang memperparah penderitaan korban. “Visit Agenda harus menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa setiap tindakan kekerasan terhadap perempuan tidak boleh dibiarkan,” tambah Sari. Ia menegaskan bahwa proses hukum harus transparan dan menyeluruh, agar korban merasa diperlakukan adil. Selain itu, Sari meminta lembaga-lembaga terkait, seperti Kementerian Sosial, pemerintah daerah, dan organisasi perempuan, untuk terlibat dalam penanganan kasus ini.

Pelaku Kekerasan: Tantangan dalam Penyelidikan

Dalam pernyataannya, Sari juga menyebutkan bahwa penyekapan sadis ini bisa terjadi karena adanya kesenjangan dalam perlindungan perempuan. “Visit Agenda harus menjadi pintu masuk bagi perbaikan sistem hukum dan perlindungan masyarakat,” jelasnya. Ia meminta kepolisian untuk terus mengejar pelaku dengan menggunakan aturan hukum yang ketat, termasuk pasal-pasal tentang penganiayaan dan penyekapan. Sari menambahkan bahwa korban perlu diberikan perlindungan menyeluruh, termasuk bantuan psikologis dan layanan kesehatan, untuk memulihkan kondisi fisik dan mentalnya.

Dalam rangka meningkatkan keterlibatan publik, Sari Yuliati menyarankan agar pemerintah daerah memberikan dukungan penuh kepada korban dan pihak yang terlibat dalam proses penyelidikan. “Kasus ini bukan hanya tentang satu orang korban, tetapi juga menjadi cermin bagi keadilan di masyarakat. Visit Agenda harus menjadi titik awal untuk memperkuat upaya pencegahan kekerasan,” tutupnya. DPR RI menilai bahwa kehadiran institusi hukum yang kuat dan responsif adalah kunci dalam menangani kasus-kasus serupa di masa depan, sehingga perempuan bisa hidup dalam rasa aman dan terlindungi.