Nasib Karyawan Hotel Sultan – Dasco Akan Koordinasi dengan Kemensesneg

Nasib Karyawan Hotel Sultan: Dasco Akan Koordinasi dengan Kemensesneg untuk Memastikan Perlindungan

Nasib Karyawan Hotel Sultan – Pemutusan kontrak penggunaan lahan Hotel Sultan yang berada di Blok 15, Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, menjadi sorotan publik terutama karena dampaknya terhadap nasib ratusan karyawan. Pada hari Kamis, 18 Juni 2026, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengumumkan rencana pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Sekretaris Negara (Kemensesneg) untuk menyelesaikan masalah karyawan Hotel Sultan. Tindakan ini dilakukan sebagai langkah respons terhadap pengumuman resmi evakuasi lahan oleh pemerintah. Dasco menegaskan bahwa koordinasi dengan Kemensesneg penting untuk memastikan keadilan bagi para pekerja yang terdampak perubahan penggunaan lahan.

Background: Proses Evakuasi Hotel Sultan

Hotel Sultan telah beroperasi selama lebih dari dua dekade sebelum akhirnya diperintahkan untuk dikeluarkan dari lahan milik negara. Evakuasi yang diumumkan pada 18 Juni 2026 adalah bagian dari upaya pemerintah untuk memulihkan aset negara yang diklaim dikuasai oleh pihak swasta. Proses ini dipicu oleh pengawasan keuangan dan penggunaan lahan yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan. Dalam pernyataannya, Dasco mengatakan, “Kita harus menyelesaikan masalah ini dengan cara yang transparan agar nasib karyawan Hotel Sultan tidak terabaikan.” Pernyataan ini menunjukkan komitmen untuk menjamin perlindungan pekerja selama proses evakuasi berlangsung.

“Saya berharap dapat mengkoordinasikan langkah-langkah yang tepat untuk menyelesaikan masalah karyawan Hotel Sultan,” ujar Dasco saat memberikan pernyataan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari yang sama.

Koordinasi dengan Kemensesneg menjadi langkah krusial dalam upaya mencari solusi yang adil bagi para pekerja. Selain itu, pemerintah juga menawarkan opsi pemeriksaan kembali mengenai penandatanganan kontrak penggunaan lahan. Langkah ini diharapkan mampu meminimalkan kerugian bagi karyawan, terutama yang bekerja di sektor layanan. Dasco menegaskan bahwa pihaknya akan memastikan bahwa kebijakan evakuasi tidak hanya mencakup aset negara, tetapi juga kepentingan pekerja yang terlibat langsung.

Langkah-Langkah Pemerintah untuk Mendukung Karyawan

Sebagai bagian dari upaya menyelesaikan masalah nasib karyawan Hotel Sultan, pemerintah menyiapkan beberapa langkah pendukung. Salah satu langkah tersebut adalah pengadaan dana kompensasi bagi pekerja yang terkena dampak evakuasi. Dasco Ahmad menyebutkan bahwa Kementerian Sekretaris Negara akan memainkan peran penting dalam menegosiasi kompensasi tersebut. Selain itu, pemerintah juga berencana memberikan pelatihan keterampilan bagi karyawan yang ingin beralih ke sektor lain atau memulai usaha sendiri. Ini menjadi bagian dari upaya jangka panjang untuk memastikan kesejahteraan pekerja selama dan setelah proses evakuasi selesai.

Pernyataan Dasco juga menekankan pentingnya transparansi dalam semua langkah evakuasi. “Nasib karyawan Hotel Sultan harus menjadi prioritas utama dalam semua keputusan yang diambil,” tambahnya. Koordinasi dengan Kemensesneg diharapkan dapat mempercepat proses pemberian kompensasi dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil mempertimbangkan kondisi pekerja yang terdampak. Dalam kesempatan ini, Dasco juga menyerukan kepada pihak-pihak terkait untuk bersinergi dalam mencari solusi yang paling menguntungkan bagi para pekerja.

Koordinasi dengan Kemensesneg juga diperlukan untuk memastikan kebijakan evakuasi Hotel Sultan tidak memicu kekacauan di sektor layanan publik. Banyak karyawan Hotel Sultan yang merupakan pendatang asing atau warga lokal telah mengandalkan penghasilan mereka sebagai sumber utama pendapatan. Dengan adanya dana kompensasi, harapannya adalah para pekerja bisa beradaptasi dengan lebih baik. Dalam upaya ini, Dasco menekankan bahwa masalah nasib karyawan Hotel Sultan harus dikelola secara sistematis dan terencana.